Berita

jokowi saat kampanye temui petani

Jokowi Asyik Undang Swasta Asing, Petani Terancam

RABU, 22 APRIL 2015 | 00:36 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Jika ingin bersama memajukan Asia, Pemerintah Indonesia harus mengedepankan kerjasama publik ke publik, bukan malah menggandeng perusahaan swasta.

"Swasta tidak bisa mengambil alih peran negara, seperti redistribusi sumber daya agraria, keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional, karena alamiahnya mereka mencari laba," tegas Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih (Selasa, 21/4).

Henry mengungkapkan itu terkait pernyataan Presiden Joko Widodo dalam acara pelaksanaan Forum Ekonomi Dunia untuk Asia Timur (World Economic Forum for East Asia) di Jakarta selama tiga hari (19-21 April).


Dalam acara yang dihadiri tidak kurang dari 700 pengusaha dari 41 negara asing tersebut, Jokowi lagi-lagi mengundang asing untuk menanamkan investasinya di Indonesia. (Baca: Jokowi: Jika Menemui Masalah dalam Berinvestasi, Silahkan Hubungi Saya)

Para CEO pimpinan perusahaan pertanian yang hadir antara lain Cargill, DuPont, Monsanto, Nestlé, Syngenta, dan lainnya.

Henry mengakui, Indonesia memang menjanjikan pasar yang sangat menjanjikan bagi perusahaan transnasional seperti Cargill, Syngenta, hingga Monsanto. Namun dia menegaskan, pemerintahan Jokowi-JK seharusnya membatasi investasi swasta di bidang pertanian.

"Inilah mengapa mereka sangat berhasrat berinvestasi di sini. Cargill contohnya, mereka sudah siap investasi US$ 1 milyar khusus untuk kakao," kata Henry.

Sementara itu dana perbaikan untuk pupuk, irigasi dan benih untuk tahun 2015 hanya” berkisar sebesar Rp 15 trilyun-atau US$1,2 miliar.

"Bagaimana kita bisa berdaulat pangan jika investasi dari APBN hampir sama dengan investasi perusahaan untuk kakao? Ini menggarisbawahi kekalahan negara dari swasta di pertanian," ungkapnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya