Berita

ban ki-moon/net

Dunia

Laporan Sekjen PBB Soal Sahaa Barat Diadopsi Akhir April

SELASA, 21 APRIL 2015 | 19:23 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Dewan Keamanan PBB melanjutkan konsultasi terkait dengan masalah Sahara Barat dan perpanjangan mandat MINURSO selama satu tahun. Konsultasi itu merujuk pada rekomendasi yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon dalam laporan tahunan terbaru tentang Sahara Barat.

Dewan Keamanan PBB sendiri diperkirakan akan melakukan voting pada 28 April mendatang, sebelum berakhirnya mandat MINURSO pada tanggal 30 April.

Perlu diberitakan kembali, dalam laporan terbarunya, Ban Ki-moon menghormati janji yang ia buat Januari lalu saat berbicara dengan Raja Mohammed VI mengenai netraliras PBB dan misinya di Sahara Barat, serta netralitas utusan pribadinya untuk Sahara, Christopher Ross.


Dalam laporan tersebut, Ban Ki-moon tidak merujuk pada perpanjangan mandat MINURSO dan pemantauan HAM di wilayah Sahara Barat yang disengketakan. Sebaliknya, ia justru menyerukan agar penguasa Aljazair untuk memerintahkan untuk mengizinkan organisasi sensus netral dan transparan di kamp Tindouf.

Di sisi lain, Ban Ki-moon juga mengucapkan selamat kepada Maroko atas langkah-langkah positif yang diambil untuk melindungi hak asasi manusia di Sahara Barat serta di seluruh Kerajaan.

Masih dari laporan yang sama, Ban Ki-moon mendesak pihak-pihak terkait untuk bekerja sama dengan mekanisme PBB yang menangani HAM, termasuk Komisaris Tinggi untuk HAM demi memfasilitasi misi mereka dan memberikan mereka akses ke Sahara Barat dan kamp-kamp Tindouf.

Kata Ban Ki-moon, misi tersebut harus bisa membantu memahami secara independen dan tidak memihak demi menjamin perlindungan bagi semua.

"Tidak ada kemajuan telah dibuat baik dalam penyelesaian konflik Sahara Barat, maupun dalam proses negosiasi sejak laporan 2014," beber Ban dalam laporan itu seperti dimuat Sahara News (Senin, 20/4).

Karena itulah ia menekankan soal adanya kebutuhan mendesak untuk mencapai solusi politik yang dapat diterima bersama,

Ia pun memperingatkan bahwa konflik Sahara Barat memicu perluasan jaringan kriminal dan ekstrimis di wilayah tersebut dan membahayakan stabilitas serta keamanan kawasan. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Jutaan Orang Tak Sadar Terkena Diabetes

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:17

Kejati Sumut Lepaskan Tersangka Penadahan Laptop

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:00

Sektor Energi Indonesia Siap Menggebrak Melalui Biodisel 50 Persen dan PLTN

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:35

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

Pasal Pembuka, Pasal Pengunci

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:21

Eggi Sudjana Perburuk Citra Aktivis Islam

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:19

Pratikno dan Jokowi Harus Dihadirkan di Sidang Sengketa Ijazah KIP

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:03

Dugaan Pengeluaran Barang Ilegal di Cileungsi Rugikan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:45

Eggi Sudjana Konsisten Meyakini Jokowi Tak Punya Ijazah Asli

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:15

Selengkapnya