. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), khususnya di bidang ekonomi, masih rendah. Penyebabnya, program-program pemerintah yang secara cepat dirasakan rakyat atau quick win dirasa masih belum menyentuh masyarakat luas.
Ekonom dari IPMI International Business School, Jimmy M Rifai Gani yang menyatakan itu dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Selasa (21/4).
Kata dia, apa yang digambarkan Presiden Jokowi soal kebijakan publik jangka pendek saat masa kampanyenya ‎belum terasa. Kinerja pemerintahannya juga demikian. Sehingga, Sehingga, saat ini publik masih kurang puas dan mempertanyakan profesionalitas dan kapabilitas dari Tim Ekonomi Kabinet Kerja.
"Banyak program kerakyatan pemerintah yang masih dalam tahap awal, baik itu dalam hal perencanaan maupun implementasinya. Ditambah lagi, strategi kebijakan publik jangka pendeknya masih lemah seperti subsidi BBM atau paket kebijakan ekonomi pemerintah," ujar Jimmy.
Executive Director & CEO IPMI ini mengakui, pemilihan tim ekonomi pemerintah merupakan hak prerogatif Presiden RI. Tapi, jika kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah kerap tidak didukung masyarakat, dampaknya akan menggerus efektivitas dan stabilitas pemerintah.
"Kebijakan
short term yang benar-benar dirasakan masyarakat, seperti pengalihan subsidi untuk rakyat miskin, harus segera diimplementasikan. Jangan sampai pemerintah kehilangan muka serta kepercayaan rakyat. Dampaknya bakal sulit mendapatkan legitimasi publik," jelas lulusan Master of Public Administration, John F Kennedy School of Government Harvard University, Amerika Serikat ini.
Oleh karena itu, dia menyarankan agar Tim Ekonomi Kabinet Kerja menunjukkan kinerjanya sebagai
the dream team yang independen dan memiliki rekam jejak di bidang ekonomi dan finansial. ‎Koordinasi antar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga harus diperkuat agar tujuan pembangunan ekonomi nasional dapat berjalan dengan baik dan selaras.
"Hal ini dapat diwujudkan dengan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan berprinsip
good governance, berkeadilan, serta transparan," tandasnya.
Sebelumnya, hasil survei Poltracking Indonesia yang dirilis Minggu (19/4) menyatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, khususnya di bidang ekonomi, dalam enam bulan pertama masih rendah. Sebanyak 66,6 persen responden menyatakan kurang puas (42,7 persen) dan sangat tidak puas (12,9 persen) dengan kondisi ekonomi saat ini.
Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi pada 23-30 Maret 2015. Adapun metode yang digunakan ialah multistage random sampling dengan cara tatap muka. Tingkat margin of error dari survei yang dibiayai oleh Poltracking ini sebesar 2,9 persen.
[sam]
