Berita

Ferry Juliantono/net

Wawancara

WAWANCARA

Ferry Juliantono: Politik Pencitraan Membuat Rakyat Semakin Muak Terhadap Pemerintah

SENIN, 20 APRIL 2015 | 09:35 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Ada yang menarik ketika diumumkan Pengurus Baru DPP Partai Gerindra saat pelantikan di kantor Partai Gerindra beberapa waktu lalu.
 
Aktivis demokrasi Ferry Juliantono masuk dalam jajaran pimpinan partai yang dikomando Prabowo Subianto itu. Tak tanggung-tanggung, bekas aktivis mahasiswa itu menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Berikut wawancara dengan Ferry Juliantono yang pernah menjadi tahanan politik karena menentang kenaikan harga ba­han bakar minyak (BBM) saat pemerintahan SBY itu;


Bagaimana prosesnya sam­pai anda ditunjuk Prabowo Subianto menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra?
Saya ikut perintah saja. Saya masuk ke Partai Gerindra me­mulainya sebagai anggota bi­asa. Kemudian setahun lalu saya diberi kepercayaan menjadi Ketua Partai Gerindra di Provinsi Jawa Barat, beberapa bulan sebelum Pemilu Legislatif 2014.

Prioritas tugas Anda ketika itu?
Tugas saya saat itu melakukan pembenahan partai sampai ke tingkat desa. Alhamdulillah hasil Pemilu Legislatif lalu menun­jukkan peningkatan yang sig­nifikan perolehan kursi dan suara Partai Gerindra. Bahkan saat Pilpres 2014, saya yang saat itu menjadi Sekretaris Pemenangan Prabowo-Hatta di Provinsi Jawa Barat, berhasil memenangkan suara Prabowo-Hatta di Jawa Barat sampai dengan 60 persenmengalahkan Jokowi-JK.

Apa tidak mengalami kesu­litan mengelola partai sedangkan Anda terkenal sebagai demonstran?
Memang harus cepat me­nyesuaikan diri dengan kultur partai, tetapi prinsip-prinsip ber­organisasi sebenarnya sama di mana pun. Yakni didukung oleh tim yang kuat dan manajemen pengelolaan yang harus efektif. Beruntungnya saya sudah biasa turun ke masyarakat, sehingga kebiasaan ini saya juga lakukan ke struktur partai sampai ke tingkat desa-desa.

Saya menjalani tanggung jawab ini dengan rileks dan ter­buka, dan ini juga berpengaruh terhadap dukungan dari struktur partai, sayap partai serta dari kader simpatisan partai di Jawa Barat.

Apa tugas Anda sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra?
Kalau tidak salah saya membidangi Propaganda dan Penggalangan Massa, he-he-he. Mungkin karena figur dan karakter saya cocok ditem­patkan di situ. Tetapi bisa jadi bidang ini adalah bidang yang diperlukan untuk mengkon­solidasikan dukungan dari ber­bagai sektor kehidupan maupun tokoh masyarakat yang ada untuk pengembangan partai dan pemenangan Pemilu 2019. Mudah-mudahan bidang ini bisa memberikan kontribusi pada kemenangan partai serta khusus­nya bermanfaat bagi negara dan rakyat Indonesia.

Bagaimana pandangan Anda terhadap perkembangansituasi politik saat ini?
Seperti disampaikan Bapak Prabowo dalam pidato saat pelan­tikan tentang ancaman terhadap ideologi bangsa dan kepentingan ekonomi nasional serta ancaman terhadap demokrasi.

Saat ini lebih banyak dis­kursus atau wacana saja, tapi tidak berpengaruh terhadap rakyat. Kesadaran politik elite dan masyarakat menjadi kesa­daran artifisial. Kesadaran rakyat harus dibangunkan kembali untuk sadar kepada persoalan yang sebenarnya terjadi.

Maksudnya apa?
Ya, contohnya masih ada kemiskinanan yang meluas, kes­enjangan sosial ekonomi makin lebar. Isu penting seperti reformasi di bidang agraria untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan dan kepemilikan, kebijakan indus­tri, perdagangan dan perburuhan semakin tidak jelas. Semakin condong kepada mekanisme pasar yang sangat bebas. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila.

Ditambah lagi dengan politik pencitraan yang sudah semakin jauh dari kenyataan dan rekam jejaknya membuat rakyat se­makin muak terhadap pemer­intah. Kesadaran rakyat harus diisi dengan hal-hal yang lebih substantif dan ideologis.

Pemerintahan Jokowi-JK kan sudah memiliki Nawacita, ini bagaimana?
Tanya saja ke rakyat sudah benar atau belum nawacitanya. Saya kira kok semakin banyak sikap kritis dari masyarakat yang sekarang mengemuka terhadap pemerintahan saat ini. Kalau pemerintah tidak sadar soal ini, gerakan protes akan semakin meluas. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya