Percetakan Ujian Nasional Digeledah, Pelakunya Tunggal

Kepolisian menggeledah kantor percetakan soal ujian nasional (UN) SMA. Polisi menduga, yang mengunggah atau memasukkan soal UN ke internet memakai Google drive, adalah pelaku tunggal.

Kabareskrim Komjen Budi Waseso menjelaskan, tindak­lanjut atas laporan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan tengah dilakukan Kepolisian. Jajarannya tengah mengumpul­kan bukti-bukti terkait keboc­oran soal UN itu.

"Ada beberapa tempat di Jakarta yang kita curigai, kita cek," ujarnya, kemarin.

Budi menambahkan, polisi curiga yang membocorkan soal UN adalah oknum percetakan. Namun, dia belum mau menye­butkan, identitas pelaku berikut motivasi membocorkan soal ujian ke internet. Menurutnya, pelaku, modus operandi, dan tar­get yang hendak dicapai pelaku masih dipelajari.

Dia menambahkan, penggeledahan sejumlah lokasi percetakan soal ujian nasional, semata-mata bertujuan mencari alat bukti. Jenderal bintang tiga itu pun enggan buru-buru membenarkan atau membantah informasi yang berkembang terkait penggeleda­han di Kantor Perusahaan Negara (PN) Percetakan Negara di Jalan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Budi juga belum bersedia me­nyampaikan, apa saja yang disita dalam penggeledahan itu. "Nanti kalau hasilnya sudah ada, kita beritahukan," sergahnya.

Yang jelas, menurutnya, proyeksi penyidik mengungkap perkara adalah untuk mendukung keberhasilan program ujian nasional Kemendikbud.

Untuk itu, Budi mengaku menginstruksikan tim dari jaja­ran cyber crime untuk menelu­suri perkara tersebut. Pelibatan tim cyber Kepolisian ditempuh untuk mengetahui pola pelaku yang memanfaatkan kecanggi­han teknologi informasi.

Lewat tim cyber tersebut, kepolisian diharapkan mampu mendapatkan data-data terkait metode pembocoran soal ke in­ternet. Budi memastikan bahwa tim cyber kepolisian memiliki akses untuk meminta sekaligus menutup atau memblokir situs yang diduga dipakai untuk ke­pentingan melawan hukum, termasuk di dalamnya, membo­corkan soal ujian nasional.

"Sudah ada upaya-upaya ke­polisian untuk menangani dan mengantisipasi permasalahan tersebut," tuturnya.

Saat dicari atau di-searching kemarin sore, bocoran soal UN itu memang sudah tidak bisa dibuka. Menurutnya, kejahatan ini diduga tidak dilakukan secara terorgani­sir. Artinya, besar kemungkinan, pelakunya bekerja seorang diri alias pelaku tunggal.

Identifikasi pelaku tunggal tersebut, diperkuat lewat data da­lam laporan yang menyebutkan, kebocoran terjadi hanya pada 30 soal ujian. Secara keseluruhan, jumlah soal ujian nasional men­capai 11 ribu lebih.

Lagi-lagi, bekas Kapolda Gorontalo ini menolak membe­berkan soal ujian yang dibocor­kan melalui jaringan internet. "Masih dipelajari. Dikumpulkan bukti-buktinya."

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Agus Riyanto menandaskan, kepoli­sian mengapresiasi koordinasi Kemendikbud yang cepat dalam mengawasi pelaksanaan ujian nasional. Pengawasan inilah yang membuat kebocoran soal cepat diantisipasi.

Dia memastikan, kepolisian memiliki komitmen untuk menjalin koordinasi dengan Kemendikbud dan Keminfo dalam mengawal suksesnya pelaksanaan ujian nasional.

Besar harapannya pula, penyelidikan kepolisian memperoleh hasil yang optimal. "Kita tidak mentolerir tindakan-tindakan ilegal yang bertujuan mengacau­kan pelaksanaan ujian nasional," tandasnya.

Dengan kata lain, siapapun yang diduga melakukan peny­impangan, akan ditindak sesuai prosedur.

Kilas Balik
Dibantu Kepolisian Dan Kominfo, Anies Minta Google Blokir Bocoran Soal UN
 
Ada 30 paket soal ujian nasional (UN) SMAdan sederajat yang bocor di internet.

Lantaran itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan melaporkan kebocoran ini ke Mabes Polri.

Dia pun melaporkan kebocoran itu kepada Wakapolri, Kominfo, dan menelepon provider Google untuk memblokir tampi­lan soal.

Begitu mengetahui ada kebo­coran, Senin (13/4) sore, Anies langsung melapor ke kepolisian. Laporan yang bersifat segera itu, disampaikan ke Wakapolri Komjen Badrodin Haiti.

Dia pun menghubungi Menkominfo untuk meminta bantuan memblokir tampilan soal yang bocor tersebut. "Melalui koordinasi dengan kepolisian dan Kominfo, kami mengontak pihak Google," ujarnya.

Saat itu, dia mengajukan per­mintaan untuk memblokir atau menghapus tampilan soal ujian nasional. Permohonan itu dikab­ulkan Google. Baru pada Selasa (14/4), Anies secara resmi me­laporkan kebocoran soal ujian tersebut ke Bareskrim Polri.

Dalam laporannya, Kemendikbud melaporkan temuan 30 booklet naskah soal ujian na­sional. Dokumen bersifat raha­sia itu, diunggah pelaku melalui google drive. Dokumen tersebut ditampilkan dalam format PDF.

Anies menduga, pengunggah soal ujian nasional di tempat pe­nyimpanan data (drive) Google itu, adalah oknum perusahaan percetakan di Jakarta.

"Pengunggahan itu adalah perbuatan ilegal. Pelakunya ada di salah satu perusahaan perceta­kan di Jakarta," katanya.

Dia menekankan, pihaknya sudah mengetahui siapa yang mengunggah dokumen raha­sia itu ke internet. Identifikasi penggugah soal ujian nasional tersebut, diketahui lewat akun yang digunakan pelaku.

Anies menambahkan, ber­dasarkan analisis tim cyber Kemendikbud, Kominfo, dan kepolisian, file yang diunggah menunjukkan bahwa pelaku terkait dengan percetakan yang mencetak soal ujian nasional. "Kita ingin pelakunya diproses hukum."

Sebelumnya, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti pada Senin (13/4) mengemukakan, temuan mengenai kebocoran ini berawal dari aduan salah seorang guru FSGI.

Setelah ditelusuri, kebocoran terjadi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Biologi dan Kimia. Masing-masing mata pelajaran bisa diunduh dengan mudah dan gratis.

"Temuan kebocoran soal ini telah dilaporkan oleh salah satu guru sekolah," tuturnya.

Awalnya, pengaduan yang diterima oleh FSGI, tidak lang­sung dipercaya. Tapi saat ujian nasional dilangsungkan, FSGImenemukan kecocokan dengan soal yang telah diunduh. Retno mengaku mencoba melakukan pengunduhan dan berhasil mengakses 25 dari 30 soal ujian nasional dari internet.

Atas hal itu, FSGImenuntut pemerintah bertindak tegas pada pelaku kejahatan ini. Dia juga meminta masyarakat melaporkan kasus ini ke FGSI. Menurutnya, FSGIakan melanjutkan reko­mendasi laporan terkait pelaksanaan ujian nasional ke Kemendikbud.

Tidak Juga Bikin Kualitas Pendidikan Tambah Bagus
Retno Listyarti, Sekjen FSGI

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti menga­takan, kebocoran soal ujian nasional (UN) merupakan sesuatu yang sangat disayangkan.

Padahal, kata dia, dengan sistem yang baru, UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa. Hal seperti ini pun menu­rutnya tidak seharusnya terjadi.

"Dengan sistem baru kan UN bukan lagi penentu kelu­lusan, seharusnya tidak ada lagi kejadian yang seperti ini," kata Retno.

Dia pun mengingatkan, agar kejadian tersebut menjadi pengalaman bagi staf pengajar di Indonesia agar UN yang dilaksanakan menjadi standar mutu siswa. "Sehingga, setiap siswa yang lulus dari tingkat sekolah, benar-benar memiliki kualitas," katanya.

Tidak hanya itu, dia juga melihat data-data sebelumnya tidak menunjukkan UN menin­gkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Padahal, UN sudah digelar selama lebih dari 10 tahun.

Sehingga, menurutnya, UN seharusnya tidak dijadikan penentu siswa laik lulus atau tidak. Sebab, dari data tersebut juga tidak menunjukkan bahwa moral yang dimiliki siswa menjadi lebih baik.

"Nyatanya kualitas mu­rid tidak meningkat. UN itu hanya basa-basi, banyak data yang sudah membuktikan­nya," ujarnya

Retno memaparkan, keboc­oran soal UN awalnya diketa­hui dari laporan seorang guru dan beberapa siswa ke posko pengaduan FSGI. Laporan itu juga menyertai tautan internet.

Selanjutnya, FSGImenelusuri tautan tersebut. Sangat mencengangkan, ketika dirinya mengetahui bahwa soal yang beredar di internet itu sama percis dengan soal yang dikerjakan salah seorang mu­rid ketika dikonfirmasi.

"Soal Bahasa Indonesia dan Kimia sama persis. Itu diakui oleh siswa yang mengerjakan soal-soalnya," tutur Kepala SMANegeri 3 Jakarta ini.

Dia pun berharap, agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa mencegah bocornya soal UN terulang pada tahun berikutnya.

Menurutnya, sebuah sistem pengawasan yang ketat, san­gat dibutuhkan guna mengawal UN. "Jangan sampai ada cyber crime seperti ini lagi," tuntasnya.

Bukan Pertama Kali Terjadi Sudah Sering
Almuzzammil Yusuf, Anggota Komisi III DPR

Anggota Komisi IIIDPRAlmuzzammil Yusuf menilai, bocornya soal ujian menjadi indikasi, UN bukanlah hal yang penting di negeri ini.

Sebab, katanya, dugaan kebocoran soal UN bukan per­tama kali mencuat. Sehingga, kejadian itu bukanlah hal yang aneh.

Yusuf menuturkan, peris­tiwa serupa terjadi pada 2014. Dimana 15 orang yang berasal dari lingkungan sekolah dijadi­kan tersangka.

"Saya sudah menduga akan ada kebocoran lagi, karena pelakunya orang dalam sendi­ri," katanya.

Selain orang dalam seting­kat guru atau kepala sekolah, menurutnya, perilaku siswa yang curang juga menjadi penentu bocor atau tidaknya soal UN.

Pasalnya, setelah mereka tahu ada soal yang bocor, maka besar kemungkinan soal itu akan diberitahukan kepada rekannya yang lain dan me­nyebar kemana-mana.

"Sayangnya, perilaku ini sudah menjadi kebiasaan dan membudaya," tutur politisi PKS ini.

Dia memaparkan, meski pemerintah sudah melaku­kan berbagai cara untuk mengatasi masalah bocornya soal UN, solusi tersebut tidak efektif. Pasalnya, pemerintah memiliki keterbatasan dalam menghadapi perilaku manusia. Apalagi, UN digelar di seluruh Indonesia yang sangat luas wilayahnya.

Dia pun mengusulkan, agar guru di setiap sekolah ditunjuk kembali sebagai penentu lulus atau tidaknya siswa.

"Evaluasi siswa dikemba­likan ke guru seperti tercan­tum pada undang-undang," paparnya.

Pemikiran tersebut mun­cul, karena Yusuf menduga, kecurangan akan terus terjadi selama UN masih dilaksana­kan. Pasalnya, siswa ingin mendapat nilai tinggi. Belum lagi UN juga menjadi salah satu syarat masuk perguruan tinggi negeri (PTN).

"Selain itu, ada pengaruh pemerintah daerah yang ingin diekspose dengan hasil nilai UN yang tinggi," tuntasnya. ***