Pemakaman kelas atas mendapat perhatian serius Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan.
Ferry berencana mengubah aturan pembebasan pajak untuk lahan pemakaman, khususnya premium atau mewah.
Berdasarkan UU 28/2009 Pasal 77 Ayat 3 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, lahan kuburan atau pemakaman, peninggalan purbakala dan sejenisnya, bukan merupakan objek yang dikenakan pajak bumi dan bangunan (PBB).
"Nah, sekarang bagaimana dengan banyak munculnya lahan kuburan premium seperti San Diego Hills. Apakah bisa dibiarkan bebas PBB?," kata Ferry di sela-sela rapat dengan Komite I DPD Senayan, Jakarta, Rabu (15/4).
Ferry memandang, jika pemakaman premium dibiarkan bebas PBB, maka akan banyak pengembang yang akan mengalihkan usahanya ke properti pemakaman.
"Tanahnya mahal, tapi bebas PBB. Ini perkembangan yang harus dilakukan langkah penyesuaiannya," tegas Ferry.
Untuk itu, jelas Ferr, Kementerian ATR akan menata aturan PBB khusus untuk lahan pemakaman premium. Riilnya seperti apa belum ditentukan.
"Presiden berpesan, jika ada kebijakan tanpa harus ada perubahan UU, lebih baik menggunakan itu," ucapnya.
Perubahan Program Legislasi Nasional terkait pajak baru akan dilakukan 2017 mendatang. Ia berharap aturan mengenai PBB untuk pemakaman premium lebih cepat diterbitkan dan bisa langsung diterapkan pada 2016.
[wid]
