Beredar kabar kewenangan Luhut Binsar Panjaitan diperluas selaku Kepala Staf Kepresidenan. Gara-gara itu menimbulkan gesekan antara Luhut Panjaitan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Menanggapi hal itu, Luhut Panjaitan mengatakan, tidak ada gesekan antara dirinya dengan JK.
"Nggak ada itu. Nggak ada kewenangan diperbesar. Saya sudah berkali-kali bilang nggak ada itu. Kami dan Wapres baik-baik saja sejauh ini," ujar purÂnawirawan bintang empat itu.
Seperti diketahui, dikeluarÂkannya Perpres No 26/2015 tenÂtang Kantor Presiden, unit staf kepresidenan mendapat tamÂbahan kewenangan. Menjadi aneh, Wapres JK kabarnya tidak dilibatkan dalam pembahasan Perpres ini.
Berikut wawancara
Rakyat Merdeka dengan Luhut Panjaitan;
Tidak ada persaingan antara Anda dengan Wapres? Nggak ada. Saya nggak meÂlihat sampai hari ini apa persaingannya.
Tidak ada kewenangan meÂmanggil menteri? Nggak ada manggil-manggil menteri.
Kerja Anda apa dong? Ya itu, mengevaluasi, moniÂtoring, bagaimana progress-nya di sektor ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Plus komunikasi dengan parlemen maupun parÂpol. Nggak ada yang aneh.
Jadi masih sama dengan kewenangan sebelumnya (UKP4)? Masih sama, baca saja Perpresnya, kan terbuka di website.
Tapi kabarnya Anda sempat mendatangi Wapres di luar jadwal, apa yang dibicaraÂkan? Saya menjelaskan saja keÂpada beliau. Saya kira tidak perlu dikomunikasikan di sini. Kami baik-baik saja, nggak ada masalah.
Sudah lima bulan menteri bekerja, apa evaluasi yang sudah Anda lakukan? Begini ya, lima bulan itu suatu proses yang terlalu singkat untuk kita evaluasi. Kalau saya tidak setuju itu sekarang dievaluasi.
Idealnya butuh berapa lama para menteri bisa dievaluasi? Paling tidak penilaian itu di tentara saja menilai bagus dan tidak bagus itu enam bulan.
Setelah enam bulan perÂtama, mau diapakan hasil evaluasi itu? Setelah enam bulan itu, ya bisa mungkin Presiden melakuÂkannya. Saya juga nggak tahu, mungkin memanggil menterÂinya memberitahu, menegur atau bagaimana itu terserah Presiden.
Apa parameter yang dipakai untuk menilai kinerja para menteri? Pencapaian itu kan bisa dilihat dari RPJM, di APBN itu juga ada. Apa-apa saja yang sudah dikerjakan. Ada semuanya. Itu parameternya sudah ada.
Apa benar kebijakan peÂmerintah saat ini mau dibawa kearah neoliberalisme? Terkadang kita suka bicara nggak jelas. Misalnya kebiÂjakan pemerintah dinilai neolib. Tapi mereka paham nggak apa neolib itu. Padahal semua proÂgram pemerintah kami pastikan mengarah kepada kepentingan rakyat banyak. Ada pemerataan di bawah. ***
