Berita

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Janda PNS Bakal Stres & Mati Mendadak Kalau Uang Pensiun Dicabut Pemerintah

Tweeps: Pemerintah Mending Urusin Dolar aja yang Semakin Nyekek
SELASA, 24 MARET 2015 | 09:13 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Para netizen ramai mengomentari wacana pemerintah menghapuskan pembayaran uang pensiun kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tweeps berharap, pemerintah tidak menghapus pensiun PNS yang sudah berusia lanjut.

Di Twitter, account @demontha mengingatkan pemerintah melakukan kajian terlebih dahulu sebelum benar-benar menghapuskan pensiun PNS. "Sistem ini harus bener-bener dipersiapkan," kicaunya.

Akun @abadhy meminta pemerintah tidak menghapuskan serampangan pemberian pensiun kepada para bekas abdi negara. "Harus dipersiapkan matang. Jangan yang sudah tua, tidak dikasih pensiun. Itu namanya kejam," cuitnya.


Akun @jokosuperpinter menyarankan pemerintah mensosialisasikan wacana pencabutan pensiun kepada PNS yang saat ini masih aktif saja. "PNS yang pensiun sebelum peraturan pemerintah dibuat harus tetap diberi pensiun," pesannya.

Akun @wahyu_mukti mewanti-wanti pemerintah tetap menunaikan kewajiban memberi uang pensiun kepada bekas PNS yang sudah mengabdi puluhan tahun.

"Pola pikir jangan kapitalis & liberal. Negara punya kewajiban juga melindungi pensiunan yang sudah berumur," ingatnya.

Akun @bungkarno14 setuju pemerintah menghapuskan anggaran pensiunan PNS. Asalkan, memberi kompensasi uang pesangon yang setimpal. "Ok, tapi pesangon yang bakal diterima para pensiunan harus memuaskan, biar mereka bisa buat modal wirausaha," katanya.

Akun @online_richi menyarankan, sebelum mencabut pembayaran pensiun, pemerintah terlebih dahulu memberi pelatihan wirausaha kepada PNS yang akan pensiun. "Lakukan dulu pendampingan kewirausahaan sebelum PNS pensiun," imbaunya.

Akun @snupiii berharap, pemerintah tetap mempertahankan asuransi kesehatan kepada para bekas PNS. "Pensiunan adalah orang yang berjasa, mereka tetap diperhatikan," sarannya.

Akun @s_laksono menyarankan, ke depan pemerintah membayar PNS seperti pegawai BUMN. "Muanteb deh pakde," katanya.

Akun @cikem05 mengingatkan, banyak janda-janda tua yang mati mendadak, jika pemerintah secara tiba-tiba menghentikan pembayaran uang pensiun. "Banyak yang stres dan mati mendadak," warning -nya.

Akun @yan menyarankan, pemerintah tidak mengutak-atik aturan pensiun PNS. "Mending mikirin yang lain, dari pada ngurusin ini. Dolar tuh urus, semakin nyekek," ketusnya.

Pemerintahan Joko Widodo telah menyiapkan sistem baru untuk uang pensiun PNS. Dalam sistem baru, uang pensiun PNS tidak akan lagi dibayar tiap bulan. Artinya, PNS yang pensiun akan langsung mendapatan uang banyak di depan.

"(Sistem pensiun baru) Memang sudah ada pembahasan (soal) itu begitu pemerintahan baru terbentuk. Motivasinya untuk mengefisienkan pengeluaran pemerintah. Sebenarnya rekomendasi dari pemerintahan terdahulu sudah ada," jelas Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Herman Suryatman kepada wartawan.

Herman menjelaskan, Peraturan Pemerintah (PP) untuk aturan uang pensiun baru ini sedang dipersiapkan di bawah Deputi SDM Kementerian PAN-RB.

Pembahasan pertama adalah soal mekanisme pembayaran uang pensiun. Herman menegaskan, sistem ini saling menguntungkan antara PNS dan pemerintah.

Nantinya lewat sistem baru ini, pengelolaan dana pensiun dilakukan oleh lembaga dana pensiun. Seperti yang dilakukan BUMN atau perusahaan swasta besar.

"Pembayaran tiap bulan itu pemborosan. Makanya kami akan membayarkan fully funded , sekali saja. Untuk pemerintah lebih efisien karena bisa diukur. Bagi PNS sendiri lebih menguntungkan, sekali dapat banyak. Bisa buat modal usaha dan sebagainya. Targetnya, tahun ini PP akan selesai," paparnya. ***

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya