Berita

Bisnis

Dirut PGN: Sektor Energi Harus Bebas Korupsi

JUMAT, 20 MARET 2015 | 19:28 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Salah satu kunci dan sumber pertumbuhan Indonesia adalah sektor energi. Bahkan selama tahun 2013, sebagaimana laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri berkontribusi 23,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), yang artinya juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi terbesar, yaitu 1,42 persen.

Sampai semester I 2014, sektor industri juga menjadi penyerap utama investasi di dalam negeri. Dari total investasi yang masuk ke Indonesia sebesar Rp 222,82 triliun, investasi ke sektor industri yang dilakukan oleh pemodal dalam negeri (PMDN) dan Pemodal Asing (PMA) mencapai Rp 93,65 triliun atau 42,03 persen.

Tentu saja, peningkatan investasi terhadap sektor industri ini memberikan harapan besar bagi perekonomian. Dan tentu saja juga, sektor ini perlu mendapat pengawasan sehingga tidak ada penyelewengan.


Dalam konteks ini juga, Direktur Utama Perusahaan Gas Negara (PGN) Hendi Prio Santoso memastikan bahwa perusahaan BUMN ini selalu melakukan inisiatif baru untuk memberikan solusi terhadap sektor industri dalam memenuhi kebutuhan energinya. Melalui pemanfaatan gas bumi oleh sektor industri, Hendi berkeyakinan bahwa produk-produk Indonesia akan semakin kompetitif karena diproduksi menggunakan energi yang lebih efisien.

Hendi Pio Santoso menyadari bahwa gas bumi akan semakin memegang peran penting sebagai energi yang menggerakkan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu PGN akan terus mengembangkan dan memperluas jaringan gas ke kawasan-kawasan industri di Indonesia.

"Lebih-lebih ketersediaan infrastruktur gas bumi juga akan memegang peran penting dalam mendorong masuknya investor dan peningkatan investasi," kata Hendi Prio Santoso, beberapa saat lalu (Jumat, 20/3).

Hendi menjelaskan bahwa PGN sudah menerapkan zero korupsi. PGN juga sudah menentukan kode etik, yang memuat prosedur dan peraturan interaksi antara karyawan dan pimpinan  dengan para pemangku kepentingan, sehingga korupsi sangat tidak mungkin terjadi lagi.

"Hal ini sejalan dengan roadmap pemberantasan korupsi 2012-2023 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana sektor pangan, energi dan pajak menjadi prioritasnya," ungkap Hendi.

Apalagi, lanjut Hendi Prio Santoso, calo gas tidak dapat memiliki kesempatan untuk bertemu dan berhubungan dengan karyawan maupun pimpinan PGN. Kunci dari ini semua selain sikap profesionalisme dari seluruh awak PGN, juga kuatnya komitmen dari pucuk pimpinan atas toleransi nol korupsi. I

"Korupsi tidak dibenarkan terjadi dan tidak dimungkinkan terjadi. PGN pun  mengembangkan budaya perusahaan berbasis prinsip-prinsip kolektif yang disebut sebagai ProCISE atau professionalism, coctinuous improvement, integrity, safety dan excellent service," demikian Hendi.[wid] 

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Legislator Nasdem: Bukan Hal Sulit bagi Polri Kejar Spam Judol

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:57

Aksi Dramatis Anggota TNI Selamatkan Balita dari Cengkeraman Paman Sakau

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:45

Sempat Lolos OTT KPK, Bos PT MSA Fika Nur Alawi Resmi Pakai Rompi Oranye

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:35

Lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ Berdampak Positif terhadap Citra Golkar

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:10

Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Sukoharjo Siap Sambut Tahun Ajaran Baru

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:07

Telkom Akses Perkuat Kompetensi SDM Digital di Daerah 3T

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:48

Aliansi Kontraktor Geruduk Sudin PRKP Jakut Gegara Dugaan Monopoli Proyek

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:41

Peresmian Kantor UN Tourism Kukuhkan Spanyol di Garda Terdepan Multilateralisme

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:30

Kejagung Endus Dugaan Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Korupsi MBG

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:25

Baru Tiga Bulan Menjabat, Dirut Pos Indonesia Mundur

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:21

Selengkapnya