Berita

ilustrasi/net

Hukum

KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Kalija

RABU, 18 MARET 2015 | 17:24 WIB | LAPORAN:

. Aksi demonstrasi kembali berlangsung di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (18/3). Puluhan orang yang tergabung dalam Front Aksi Kedaulatan Migas (FAKM) mendesak lembaga antirasuah menyelidiki musabab mangkraknya proyek pembangunan pipa gas Kalimantan-Jawa (Kalija).

"Sudah sembilan tahun sejak 2006 proyek itu jalan di tempat atau dibilang mandek," ujar jurubicara FAKM, Jojo Sulistyo di kantor yang terletak di Jalan Rasuna Said, Jakarta.

Menurutnya, tender proyek yang awalnya dimenangkan salah satu perusahaan milik Grup Bakrie itu berhenti di tengah jalan pengerjaannya. Karenanya, Perusahaan Gas Negara (PGN) mengakuisisi kepemilikan saham proyek tersebut sebesar 80 persen dengan tetap mengikutsertakan Grup Bakrie.


"Keikutsertaan perusahaan Bakrie ini menuai pertanyaan, sebab sebelumnya Bakrie telah gagal. Kami menduga keterlibatan perusahaan Bakrie sebesar 20 persen di proyek ini ada unsur kongkalikong dengan PGN sendiri," jelas Jojo.

Terlebih, sejak diakuisisi, tidak ada transparansi pengerjaan proyek tersebut oleh PGN maupun perusahaan Bakrie sendiri.

"Karena itu kami menduga kuat adanya unsur tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengerjaan proyek Kalija yang tak kunjung selesai," beber Jojo.

Untuk itu, FAKM mendesak KPK dapat meminta pertanggungjawaban Dirut PGN Hendi Prio Santoso atas keterlibatannya bersama perusahaan Bakrie dalam proyek Kalija.

"Kami meminta kepada KPK agar turun tangan menyelidiki lambannya penyelesaian proyek pipa gas Kalija," tegas Jojo.

Setelah menggelar unjuk rasa, beberapa perwakilan FAKM juga melaporkan dugaan korupsi dalam proyek tersebut ke KPK. [sam]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya