Berita

yasonna h laoly/net

Hukum

Yasonna Luruskan Tidak Ada Perpres Kepengurusan Golkar

RABU, 18 MARET 2015 | 14:02 WIB | LAPORAN:

Kabar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengeluarkan Perpres atas kepengurusan Golkar menuai banyak kontroversi.

Banyak kalangan bingung, kenapa untuk urusan kepengurusan partai harus ada Perpes. Menanggapi hal ini, Menkumham Yasonna H Laoly memastikan tidak pernah ada rencana pembuatan Perpres tersebut.

Kabar rencana penerbitan Perpres itu muncul dari wawancara media dengan Yasonna di Istana Kepresiden, kemarin. Saat ditanya kapan akan mengesahkan kepengurusan Golkar, Yasonna menjawab sudah melaporkan ke Presiden dan Perpresnnya akan dikeluarkan dalam waktu dekat.


Saat dikonfirmasi ulang Rakyat Merdeka tadi malam (Rabu malam, 17/3), Yasonna menyatakan, tidak pernah ada niat pemerintah mengeluarkan Perpres itu. Perpres yang dia maksud dalam wawancara itu adalah mengenai rencana pembebasan visa untuk China. Memang, sebelum wawancara mengenai Golkar, Yasonna lebih dulu ditanyai mengenai rencana pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan visa terhadap China dan antisipasi masuknya narkoba dari China.

"(Perpres) itu bukan untuk Golkar. Gila aja, masa untuk masalah Golkar pakai Perpres," ucapnya.

Untuk kepengurusan Golkar, kata Yasonna, dirinya memang sudah melapor ke Presiden Jokowi. Tapi, Jokowi tidak akan pernah ikut cawe-cawe dalam pengesahan kepengurusan.

"Kalau untuk masalah Golkar, saya hanya lapor. Tapi untuk segala tanggung jawab, ada pada saya," tandasnya.[wid]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya