Harapan besar masyarakat Indonesia khususnya Papua yang menginginkan supaya pemerintah tidak memperpanjang kontrak PT Freeport sepertinya akan sia-sia.
Pasalnya, penandatangan MoU perpanjangan antara pemerintah dengan PT Freeport beberapa waktu lalu mengisyarakatkan Jokowi tidak akan berani memutus kontrak dengan Freeport sebelum 25 Juli 2015 nanti.
Menurut pengamat politik Jajat Nurjaman, dengan memberikan MoU perpanjangan saja membuktikan Indonesia sudah takluk sama asing. Padahal sudah jelas dalam hal ini Freeport telah lalai menjalankan kesepakatan sebelumnya yang akan segera membangun smelter di Indonesia, nyatanya hingga hari ini tidak kunjung jadi.
"Kondisi seperti itu seperti itu saja pemerintah masih diam, apalagi sampai berani memutus kontraks sepertinya merupakan hal yang mustahil terjadi," jelas Jajat (Selasa, 17/3).
Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) ini menjelaskan, kelalaian Freeport membangun smelter seharusnya momentum yang tepat bagi Indonesia untuk memutus kontrak dan mengambil sikap tegas terhadap, bukan malah memberikannya kesempatan lagi.
Jika kontrak tersebut dibiarkan terjadi dan pemerintah kembali dirugikan, Indonesia akan mengalami kerugian besar-besaran, apa masih akan didiamkan terus?
"Kondisi saat ini sebenarnya jelas sangat menguntungkan pihak Indonesia, dengan adanya pelanggaran pembangunan Smelter kita mempunyai posisi kuat untuk mengambil keuntungan. Papua itu penting bagi Indonesia. Jika Freeport terus dibiarkan mengeksploitasi tanpa aturan yang jelas, berarti secara tidak langsung menunjukan pemerintahan yang lemah dan takut sama bangsa asing," tutup Jajat.
[zul]
