Berita

sofyan djalil

Blunder Menko Sofyan Djalil Bagian dari Skenario untuk Delegitimasi Jokowi?

SENIN, 16 MARET 2015 | 17:55 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kinerja tim ekonomi Jokowi-JK mendapat sorotan belakangan ini. Pasalnya, pemahaman para menteri bidang ekonomi terkait makro ekonomi sangat lemah, terutama Menko Perekonomian Sofyan Djalil.

"Menurut saya, sejak awal, penunjukan Sofyan Djalil sebagai Menteri Koordinator Perekonomian adalah kesalahan," jelas peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra petang ini (Senin, 16/3).

Gede Sandra mengungkapkan, sejak sebelum terbentuknya Kabinet Kerja, dirinya sudah berulang kali mengingatkan Presiden Jokowi, bahwa Sofyan Djalil tidak kompeten dalam bidang makro ekonomi.

"Kini kita semua menjadi saksi atas situasi perekonomian nasional yang terus merosot di lima  bulan pertama pemerintahan Jokowi. Sementara pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut para menteri ekonomi justru membuat publik semakin berang," ungkapnya.

Misalnya, pekan lalu publik dikejutkan dengan komentar kontroversial Menko Sofyan Djalil yang mengkambing-hitamkan kecilnya remitansi TKI sebagai penyebab melemahnya kurs rupiah terhadap dolar AS.

Juga komentar sejawatnya di tim ekonomi, Menkeu Bambang Brodjonegoro, yang menyatakan bahwa melemahnya kurs akan semakin menguntungkan APBN.  Kontan saja reaksi yang keras berdatangan dari para aktivis pejuang TKI, para anggota DPR, hingga mantan menteri perekonomian.

Terlebih hari ini (Senin, 16/3) publik juga dikejutkan dengan pemberitaan yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah menerima laporan perkembangan harga beras dari para bawahannya, yang seharusnya menjadi tugas Menko Perekonomian yang mengkoordinasikan Menteri Perdagangan dan Kepala Bulog.

Gede menilai hal ini sebagai kelalaian yang "berbahaya" jika tidak ingin disebut sebagai suatu bentuk pembangkangan, dari bawahan kepada atasan.

"Kita paham benar bahwa Pak Sofyan adalah titipan dari JK. Apalagi belakangan beredar desas desus, bahwa ada upaya masif yang laten untuk mendeligitimasi Presiden Jokowi dan menaikkan JK sebagai Presiden kelak jika terjadi krisis ekonomi-politik. Namun harapan kita tentu semoga kedua hal ini tidak berhubungan," tutup Gede. [zul]

Populer

Aduan Kebohongan sebagai Gugatan Perdata

Selasa, 08 Oktober 2024 | 10:03

Lolos OTT, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Gugat Praperadilan Lawan KPK

Jumat, 11 Oktober 2024 | 17:23

PDIP Bisa Dapat 3 Menteri tapi Terhalang Chemistry Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:53

Pernah Bertugas di KPK, Kapolres Boyolali Jebolan Akpol 2003

Senin, 07 Oktober 2024 | 04:21

Prabowo Sudah Kalkulasi Chemistry PDIP dengan Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 02:35

Bakamla Jangan Lagi Gunakan Identitas Coast Guard

Rabu, 09 Oktober 2024 | 06:46

CEO Coinbase Umumkan Pernikahan, Netizen Seret Nama Raline Shah yang Pernah jadi Istrinya

Kamis, 10 Oktober 2024 | 09:37

UPDATE

LPSK Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus bagi Korban Kekerasan Seksual

Jumat, 18 Oktober 2024 | 05:57

Siap-siap, Toyota bZ4x Segera Dijual Usai Dipakai Acara Pelantikan Presiden dan Wapres

Jumat, 18 Oktober 2024 | 05:42

Supriatna Gumilar Jadi Tersangka, Fraksi PAN DPRD Jabar: Tunggu Keputusan DPP

Jumat, 18 Oktober 2024 | 05:23

Ini Rencana Muhadjir Setelah Tak Lagi Jadi Menteri

Jumat, 18 Oktober 2024 | 04:58

46 Dugaan Pelanggaran Ditangani Bawaslu Jabar hingga Oktober 2024

Jumat, 18 Oktober 2024 | 04:34

Persib Tanpa 3 Pemain Kunci Saat Jamu Persebaya

Jumat, 18 Oktober 2024 | 03:58

Publik Apresiasi Gakkumdu yang Tetapkan Wakil Walikota Metro sebagai Tersangka

Jumat, 18 Oktober 2024 | 03:36

Ketua DPRD Kota Madiun Bantah Walk Out Saat Sidang Paripurna

Jumat, 18 Oktober 2024 | 03:18

Harapan STY agar Kevin Diks Debut Bulan Depan Sulit Terwujud

Jumat, 18 Oktober 2024 | 02:58

DPR Akan Proses Hasil Seleksi Capim dan Dewas KPK Usai Pengumuman Kabinet

Jumat, 18 Oktober 2024 | 02:49

Selengkapnya