Berita

sofyan djalil

Blunder Menko Sofyan Djalil Bagian dari Skenario untuk Delegitimasi Jokowi?

SENIN, 16 MARET 2015 | 17:55 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kinerja tim ekonomi Jokowi-JK mendapat sorotan belakangan ini. Pasalnya, pemahaman para menteri bidang ekonomi terkait makro ekonomi sangat lemah, terutama Menko Perekonomian Sofyan Djalil.

"Menurut saya, sejak awal, penunjukan Sofyan Djalil sebagai Menteri Koordinator Perekonomian adalah kesalahan," jelas peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra petang ini (Senin, 16/3).

Gede Sandra mengungkapkan, sejak sebelum terbentuknya Kabinet Kerja, dirinya sudah berulang kali mengingatkan Presiden Jokowi, bahwa Sofyan Djalil tidak kompeten dalam bidang makro ekonomi.


"Kini kita semua menjadi saksi atas situasi perekonomian nasional yang terus merosot di lima  bulan pertama pemerintahan Jokowi. Sementara pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut para menteri ekonomi justru membuat publik semakin berang," ungkapnya.

Misalnya, pekan lalu publik dikejutkan dengan komentar kontroversial Menko Sofyan Djalil yang mengkambing-hitamkan kecilnya remitansi TKI sebagai penyebab melemahnya kurs rupiah terhadap dolar AS.

Juga komentar sejawatnya di tim ekonomi, Menkeu Bambang Brodjonegoro, yang menyatakan bahwa melemahnya kurs akan semakin menguntungkan APBN.  Kontan saja reaksi yang keras berdatangan dari para aktivis pejuang TKI, para anggota DPR, hingga mantan menteri perekonomian.

Terlebih hari ini (Senin, 16/3) publik juga dikejutkan dengan pemberitaan yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah menerima laporan perkembangan harga beras dari para bawahannya, yang seharusnya menjadi tugas Menko Perekonomian yang mengkoordinasikan Menteri Perdagangan dan Kepala Bulog.

Gede menilai hal ini sebagai kelalaian yang "berbahaya" jika tidak ingin disebut sebagai suatu bentuk pembangkangan, dari bawahan kepada atasan.

"Kita paham benar bahwa Pak Sofyan adalah titipan dari JK. Apalagi belakangan beredar desas desus, bahwa ada upaya masif yang laten untuk mendeligitimasi Presiden Jokowi dan menaikkan JK sebagai Presiden kelak jika terjadi krisis ekonomi-politik. Namun harapan kita tentu semoga kedua hal ini tidak berhubungan," tutup Gede. [zul]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya