Berita

sofyan djalil

Blunder Menko Sofyan Djalil Bagian dari Skenario untuk Delegitimasi Jokowi?

SENIN, 16 MARET 2015 | 17:55 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kinerja tim ekonomi Jokowi-JK mendapat sorotan belakangan ini. Pasalnya, pemahaman para menteri bidang ekonomi terkait makro ekonomi sangat lemah, terutama Menko Perekonomian Sofyan Djalil.

"Menurut saya, sejak awal, penunjukan Sofyan Djalil sebagai Menteri Koordinator Perekonomian adalah kesalahan," jelas peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra petang ini (Senin, 16/3).

Gede Sandra mengungkapkan, sejak sebelum terbentuknya Kabinet Kerja, dirinya sudah berulang kali mengingatkan Presiden Jokowi, bahwa Sofyan Djalil tidak kompeten dalam bidang makro ekonomi.


"Kini kita semua menjadi saksi atas situasi perekonomian nasional yang terus merosot di lima  bulan pertama pemerintahan Jokowi. Sementara pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut para menteri ekonomi justru membuat publik semakin berang," ungkapnya.

Misalnya, pekan lalu publik dikejutkan dengan komentar kontroversial Menko Sofyan Djalil yang mengkambing-hitamkan kecilnya remitansi TKI sebagai penyebab melemahnya kurs rupiah terhadap dolar AS.

Juga komentar sejawatnya di tim ekonomi, Menkeu Bambang Brodjonegoro, yang menyatakan bahwa melemahnya kurs akan semakin menguntungkan APBN.  Kontan saja reaksi yang keras berdatangan dari para aktivis pejuang TKI, para anggota DPR, hingga mantan menteri perekonomian.

Terlebih hari ini (Senin, 16/3) publik juga dikejutkan dengan pemberitaan yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah menerima laporan perkembangan harga beras dari para bawahannya, yang seharusnya menjadi tugas Menko Perekonomian yang mengkoordinasikan Menteri Perdagangan dan Kepala Bulog.

Gede menilai hal ini sebagai kelalaian yang "berbahaya" jika tidak ingin disebut sebagai suatu bentuk pembangkangan, dari bawahan kepada atasan.

"Kita paham benar bahwa Pak Sofyan adalah titipan dari JK. Apalagi belakangan beredar desas desus, bahwa ada upaya masif yang laten untuk mendeligitimasi Presiden Jokowi dan menaikkan JK sebagai Presiden kelak jika terjadi krisis ekonomi-politik. Namun harapan kita tentu semoga kedua hal ini tidak berhubungan," tutup Gede. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya