Berita

ilustrasi/net

Dunia

Penelitian: Mayoritas Muslim Australia Merasa Hukum Anti Teror Australia Tidak Adil

SENIN, 16 MARET 2015 | 13:17 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Mayoritas muslim di Australia merasa bahwa aturan anti terorisme yang diterapkan oleh negeri kanguru tidak memperlakukan mereka dengan adil.

Begitu hasil jajak pendapat yang dilakukan sebelum Australia memberlakukan langkah besar-besaran melawan terorisme pada September 2014 lalu.

Jajak pendapat itu melibatkan 800 umat Muslim baik pria maupun wanita dari beragam usia, latar belakang, termasuk yang berasal dari Pakistan, Suriah, Indonesia dan Afrika Selatan. Dalam jajak pendapat tersebut ditemukan bahwa hampir 75 persen responden merasa bahwa langkah anti terorisme yang dilakukan oleh Australia menargetkan mereka sebagai Muslim.


Hampir dari setengah responden mengaku bahwa mereka sengaja mengubah cara berpakaian agar tidak dicurigai atau diperiksa dari tuduhan-tuduhan. Bukan hanya itu, sebagian dari mereka juga menghindari untuk datang ke masjid tertentu dan mempersiapkan perjalanan dengan baik agar tidak dicurigai.

Sementara itu, masih dalam survei yang sama, kurang dari sepertiga responden mengaku bahwa mereka percaya media telah memperlakukan Muslim secara adil.

Terkait terorisme itu sendiri, sekitar sembilan dari sepuluh responden mengaku bahwa mereka setuju bahwa kelompok terorisme yang saat ini berkembang justru mendistrosi makna sebenarnya dari Islam.

Sedangkan hampir 60 persen Muslim Australia menolak gagasan soal penggunaan kekerasan dalam jihad.

Seperti dimuat The Guardian (Senin, 16/3), penelitian itu sendiri dilakukan oleh sejumlah peneliti ternama, termasuk kriminolog asal University of Queensland Adrian Cherney.

Dalam kesimpulan laporan tersebut, para peneliti menyebut bahwa bahwa polisi dan penegak kebijakan, terutama di Sydney, perlu berbuat lebih banyak untuk membangun kepercayaan dan kesediaan untuk bekerja sama dengan komunitas Muslim. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya