Aktivis pro demokrasi, Haris Rusly, terkejut membaca pemberitaan bahwa Presiden Joko Widodo menyindir para menteri yang tak kunjung melaporkan perkembangan harga beras.
"Bahkan Presidennya sendiri yang harus turun tangan, mengirim para relawan yang masih setia tersisa untuk mengecek perkembangan harga beras di sejumlah pasar," jelas Rusly pagi ini (Senin, 16/3).
Dalam amatannya, ada dua kemungkinan kenapa para menteri tak lagi melaporkan perkembangan harga beras pasca operasi pasar ke Jokowi. (Baca:
Jokowi Sindir Menterinya Tak Kunjung Lapor Perkembangan Harga Beras)
Pertama, para menteri mulai membangkang terhadap Presiden RI. Kedua, pembangkangan tersebut karena Presiden tak lagi berwibawa.
"Presiden Jokowi memang bukan seorang konseptor, juga bukan seorang komandan.Para menterinya mungkin saja bingung, karena tak ada visi & arahan komando yang tegas & jelas dari Presiden," ungkapnya.
Karena memang Jokowi lahir dari produk pencitraan yang penuh kepalsuan (reality show), bukan produk dari sebuah pertarungan yang penuh pengorbanan.
"Jadi jangan berharap munculnya konsepsi visi serta komando arahan dari Presiden Jokowi," tegasnya.
Padahal, seorang pemimpin itu harus memiliki dua kemampuan dasar. Yaitu kemampuan dalam konsepsi atau vision serta kemampuan dalam mengkomando & mengarahkan kebijakan, selain kemampuan dalam mengorganisasikan potensi.
"Sementara kapasitas yang dimilik Presiden Jokowi jika di psikotes mungkin hanya seorang manajer pelaksana yang bertugas mengerjakan sebuah konsepsi & komando dari sang pemimpin," tandasnya.
[zul]
