Berita

junimart girsang/net

Hukum

EKSEKUSI MATI

Jokowi Mau Selamatkan Negara, Rakyat Harus Mendukung

JUMAT, 13 MARET 2015 | 20:59 WIB | LAPORAN:

. Rakyat Indonesia pasti mendukung sikap Presiden Joko Widodo alias Jokowi terkait rencana eksekusi mati gembong narkoba, yang berstatus hukum terpidana mati.

"Yang pasti negara kita negara hukum. Jadi kita sepakat dengan sikap presiden, yang tak bisa diintervensi siappaun. Apalagi ini sudah menyangkut negara lain. Karena sikap itu sudah jadi landasan negara bersikap khusus terhadap narkoba," kata anggota Komisi III DPR Junimart Girsang kepada wartawan di gedung DPR, Jumat (13/3).

Menurut dia, hukuman mati ini pantas diberikan kepada para gembong narkoba. Sebab, kondisi generasi muda akibat memakai narkoba sangat memprihatinkan. Akibat dibawah pengaruh narkoba, mereka, kata Junimart  sudah kehilangan rasa malu.


"Tidak malu melakukan tindak kejahatan  dan tidak malu berprilaku amoral. Dengan realitas itu apakah kita tidak memgeksekusi mereka hanya karena ada penolakan atau protes dari negara lain. Kalau kita tidak tegas kepada bandar narkoba maka generasi muda kita bakal hancur,"  tegas Junimart.

Terkait ketidakjelasan kapan eksekusi gelombang kedua dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kejaksaan Agung, Junimart malah mengatakan kalau eksekusi tersebut tak perlu digembar-gemborkan. "Tak perlu diekspos." katanya lagi.

Dia juga menyesalkan mengapa dimasa pemerintahan SBY ada gembong narkoba dibebaskan. Sebab, tindakan itu menurut Junimart adalah bagian dari kompromi. Dia tidak mau mengomentari lebih jauh kepentinhan apa  dibalik sikap kompromi SBY tersebut.

"Kalau Pak Jokowi eksekusi mati gembong narkoba karena semata-mata ingin menyelamatkan bangsa dan negara ini dan kita harus  mendukung," demikian Junimart. [sam]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya