Berita

rizal ramli

Rizal Ramli: Pejabat Asal Njeplak Rusak Citra Indonesia di Dunia

JUMAT, 13 MARET 2015 | 16:48 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Presiden Jokowi memang kurang beruntung. Warisan Presiden SBY "quatro defisit" (defisit perdagangan, neraca berjalan dan pembayaran, dan defisit anggaran) masih akan terus menekan rupiah.

Kurs Rp13.250/US$ masih akan tertekan karena dolar Amerika US$ terus menguat, kewajiban utang yang semakin besar, dan tidak adanya kebijakan jelas dan agresif untuk membuat surplus perdagangan dan neraca berjalan.

"Yang ada malah pernyataan asal bunyi dari para pejabat. Bayangkan, ada pejabat yang berkata bahwa tiap pelemahan  Rp100/US$, negara akan untung Rp2,3 triliun. Apa dia lupa, bahwa menguatnya dolar atas rupiah juga mengakibatkan beban pembayaran utang akan semakin besar?” ujar ekonom senior Rizal Ramli dalam siaran persnya (Jumat, 13/3).


Tim Panel Ahli Perserikatan Bangsa Bangsa yang kini tengah berada di Inggris untuk memberikan serangkaian ceramah ini juga menyayangkan pernyataan Menko Perekonomian Sofjan Djalil, tentang melemahnya rupiah. Orang dekat Jusuf Kalla itu menyatakan, kecilnya kiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) (remittance) membuat rupiah rapuh.

Menurut Rizal, berbagai statement para pejabat tadi sekali lagi menunjukkan kelas mereka yang memang jauh di bawah banderol.

Indonesia membutuhkan orang-orang  yang memiliki kapasitas dan kapabelitas memadai agar bisa keluar dari bermacam persoalan yang membelit bangsa.

Dia mengingatkan, anjloknya rupiah adalah sebuah "wake up call" untuk pemerintahan Jokowi. Pemerintah tidak bisa dan tidak boleh hanya terus-menerus bicara soal-soal mikro, seperti infrastruktur, proyek, dan lainnya. Pemerintah juga canggih dalam merumuskan kebijakan dan berbicara tentang ekonomi makro.

"Kata anak-anak muda, jangan asal njeplak. Kalau hal itu dilakukan,  akan merusak kredibilitas kita di dalam dan luar negeri," lontar Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini masygul. [zul]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya