Berita

ilustrasi/net

Dunia

Krisis Memburuk, PBB Dinilai Gagal Lindungi Warga Sipil Suriah

KAMIS, 12 MARET 2015 | 13:37 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Dewan Keamanan PBB dinilai gagal mengimplementasikan resolusi untuk melindungi warga sipil di Suriah di tengah konflik berkepanjangan.

Begitu kata laporan bersama yang dirilis oleh kelompok 21 badan bantuan internasional seperti dimuat BBC (Kamis, 12/3).

Mereka menyebut, tahun 2014 lalu menjadi tahun terburuk bagi para warga sipil Suriah masih harus hidup dalam keadaan konflik. Pasalnya, pada tahun tersebut, ada sekitar 76 ribu warga Suriah yang tewas akibat konflik.


Selain itu, akses bantuan juga dinilai belum mendapat perbaikan yang signifikan. Pasalnya ada sekitar 4.8 juta warga sipil masih terjebak di daerah konflik yang sulit dijangkau. Jumlah itu meningkat lebih dari satu juta jiwa bila dibandingkan dengan tahun 2013.

Laporan yang sama juga menyebut bahwa pada tahun lalu, kebutuhan bantuan bagi warga sipil Suriah mengalami peningkatan. Ada sekitar 5.6 juta warga sipil Suriah yang memerlukan bantuan. Jumlah itu naik sekitar 31 persen sejak tahun 2013.

Di sisi lain, tanggapan kemanusian justru mengalami penurunan dan timpang dengan kebutuhan. Pada tahun 2013, bantuan yang datang untuk mendukung warga sipil Suriah adalah sekitar 71 persen dari dana yang dibutuhkan. Namun jumlah tersebut menurun pada tahun 2014 menjadi 57 persen.

Dari data-data masalah krisis kemanusiaan Suriah itu, tiga resolusi Dewan Keamanan PBB yang disahkan tahun lalu untuk mengakhiri serangan terhadap warga sipil, peningkatan bantuan, dan memungkinkan PBB untuk beroperasi di Suriah tanpa izin dari Damaskus, dinilai tidak bekerja dengan efektif.

Secara terpisah, sebuah laporan PBB yang didukung oleh Pusat Penelitian Kebijakan Suriah menyebut bahwa konflik empat tahun di Suriah selain telah menyebabkan disintegrasi ekonomi dan fragmentasi sosial juga telah memaksa sekitar 10 juta orang untuk meninggalkan rumah mereka. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya