Bila Rasional, Anggaran untuk Partai Bisa Lebih dari Rp 1 Triliun

. Pemberian anggaran kepada partai politik harus benar-benar didasari oleh pertimbangan yang benar-benar rasional.

Demikian disampaikan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 11/3).

Nasir menjelaskan, partai adalah pilar utama demokrasi yang secara langsung disebut dalam UUD 1945 sebagai peserta pemilu legislatif, dan pengusul calon presiden dan wakil presiden. Karenanya wajar parpol ditempatkan pada posisi strategis kehidupan berbangsa dan di-support pendanaannya.

Dari sisi fungsi dan program, sambung Nasir, partai harus mempunyai program yang jelas berbasis fungsi parpol. Misalnya fungsi rekrutmen, kaderisasi dan pendidikan kepemimpinan bangsa, fungsi sosialisasi dan komunikasi masyarakat, serta fungsi penyelesaian dan pengatur konflik.

"Dengan demikian, anggaran yang dikasih bukanlah gelondongan begitu saja yang rawan korupsi," tandasnya.

Selain itu, sambung Nasir, anggaran dana ini harus relevan dengan bentuk kegiatan yang benar sesuai fungsi yang dijalankan. Dan yang tak kalah penting, harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel, dan membuka anggaran kepada publik dari mulai perencanaan program sampai dengan pelaksanaan serta evaluasi penggunaan anggaran.

Apabila tujuan program tidak tercapai atau bahkan terjadi penyelewengan anggaran, masih kata Nasir, maka parpol harus siap dihukum dalam bentuk pengurangan anggaran dan ancaman hukuman pidana yang lebih berat.

"Apabila pendekatan rasionalitas yang dipakai, maka besarannya bisa jadi lebih dari Rp1 triliun karena pengurus partai berjenjang dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, bahkan RW dan RT," demikian Nasir. [ysa]