Menteri Jonan Sosialisasikan Tol Laut Untuk Tekan Harga Barang

Pemerintah akan menggen­jot pembangunan infrastruktur perhubungan laut dan udara di Kawasan Timur Indonesia untuk menekan harga barang komoditas. Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan saat melakukan kunjungan kerja di Kota Jayapura, Papua, Minggu (8/3).

"Pembangunan pelabuhan dan bandara di Papua untuk menu­runkan secara bertahap harga-harga barang di sini. Harga yang berbeda hingga dua kali lipat itu keterlaluan," ujarnya.

Jonan melakukan blusukan sejak Jumat (6/3). Bekas Dirut Kereta Api Indonesia (KAI) itu dan rombongan mengunjungi se­jumlah infrastruktur perhubungan di Kota Ternate (Maluku Utara), Sorong, Biak, Manokwari (Papua Barat) serta Sentani, Jayapura, Merauke (Papua).

Dari hasil kunjungannya ini, kata Jonan, infrastruktur di Ka­wasan Timur Indonesia banyak yang perlu diperbaiki. Karena itu, dia berharap, supaya ada koordinasi yang baik antara Pemda dan pemerintah pusat, supaya pembangunan infrastruk­tunya berjalan cepat.

Dalam kunjungannya ini, Jonan kembali menjelaskan konsep tol laut yang menjadi program dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, mewujudkan tol laut ini harus dimulai melalui perubahan cara berpikir, yaitu menilai laut bu­kan sebagai pemisah. Melainkan sebagai penghubung pulau-pulau di wilayah Indonesia.

Tol laut, kata Jonan, akan menghubungkan semua pu­lau-pulau yang berpenghuni di wilayah Indonesia. Jika hal ini sudah terwujud, diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dari Sabang hingga Merauke secara seimbang.

"Untuk Kawasan Timur In­donesia, termasuk Papua dan Papua Barat, transportasi laut harus dibangun karena itu kuncinya. Namun pembangunan infrastruktur perhubungan ini jangka panjang, setidaknya lima tahun ke depan," jelas Jonan.

Untuk memperkuat transportasi laut, kata dia, tahun ini pemerintah akan membeli kapal penumpang berbobot minimal 2.000 gross ton (GT) sebagai kapal perintis. Kapal itu akan ditempatkan di Kawasan Timur Indonesia yang gelombang lautnya lebih tinggi dibanding kawasan barat. Se­mentara kapal perintis berbobot 750-1000 GTakan dioperasikan di kawasan barat Indonesia.

Jonan bilang, semakin ting­ginya aktivitas perhubungan laut, kondisi pelabuhan juga perlu diperbaiki supaya bisa digunakan untuk bersandar kapal berbobot dua ribu GT. Menurutnya, diperkirakan perlu 50-100 pelabuhan baru untuk menghubungan pulau-pulau di kawasan timur Indonesia.

Mulai April tahun ini, Kemen­hub juga sudah menunjuk PTPelni untuk mengoperasikan ang­kutan barang berjadwal. Pemer­intah memberikan subsidi sekitar Rp 100 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 untuk kapal perintis yang beroperasi di kawasan ten­gah dan timur Indonesia.  ***