Berita

ventje-sby

PD bukan Partai Cikeas, Justru SBY Minta Izin untuk Bergabung

SENIN, 09 MARET 2015 | 22:14 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pendiri dan Deklarator Utama Partai Demokrat, Ventje Rumangkang, meluruskan sejarah untuk menghapus berbagai kekeliruan/kesalahan penilaian masyarakat terhadap partai yang ia dirikan tersebut. Termasuk menepis soal adanya KKN pada awak-awal pembentukan.

"Agar Partai Demokrat memulai langkah baru tanpa beban masalah yang berimbas pada keterpurukan partai di kancah perpolitikan Indonesia," jelas Ventje Rumangkang saat dihubungi (Senin, 9/3).

Apalagi, selaku pendiri partai, Ventje dan kawan-kawan ingin mengembalikan citra Demokrat agar kembali menjadi kebanggaan bersama. (Baca: Pramono Edhie Sebut PD Partai Cikeas, Ini Tanggapan Lengkap Sang Pendiri)


Penegasan ini ia sampaikan untuk menepis pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Pramono Edhie Wibowo. Besan SBY yang juga mantan KSAD tersebut menyebut Demokrat merupakan partai keluarga Cikeas.

Ventje mengungkapkan, SBY bukan merupakan pendiri Partai Demokrat. Bahkan SBY tidak hadir dalam Rakernas I partai tersebut pada 18 Oktober 2002.

Dia menceritakan, setelah mereka mendaftarkan Partai Demokrat ke Departemen Kehakiman pada 10 September 2001, baru pada tanggal 12 Desember 2001 dirinya dihubungi staf SBY, Yuli Eka, untuk melakukan pertemuan di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta.

Dalam pertemuan pukul 19:00 WIB dengan SBY tersebut, Ventje mengajak serta beberapa tokoh lainnya. Di antaranya Prof. Dr. Budi Santoso, Prof. Dr. Irsan Tanjung dan Bambang W. Soeharto.

"Dalam pertemuan tersebut membicarakan mengenai perkembangan kegiatan Partai Demokrat  yang sudah membentuk beberapa DPD dan DPC diantaranya DPD Sultra dan Sulut," ungkapnya.

Karena kata dia, sebelumnya Partai Demokrat langsung melakukan pembentukan DPD dan DPC di seluruh wilayah Indonesia begitu didaftarkan ke Kementerian Kehakiman. Pembentukan DPD pertama yaitu DPD Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diketuai Drs. Fachrudin Masarampadan. DPD kedua adalah DPD Sulawesi Utara (Sulut) yang dipimpin Drs. Dirk P. Togas.

Ventje melanjutkan, pada tanggal 12 Desember 2001 di jalan Opir Kebayoran Baru dilakukan penetapan ideologi dan doktrin Partai Demokrat yang dipimpin SBY. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Balai Sidang Senayan, Partai Demokrat mendeklarasikan diri yang ditandai dengan kehadiran DPD dan DPC se-Indonesia beserta para undangan lain yang berjumlah 4.000 orang.

"Keesokan harinya tanggal 18 Oktober 2002  Partai Demokrat melakukan Rakernas pertama bertempat di Hotel Indonesia yang dihadiri oleh 1.000 peserta meliputi DPD dan DPC seluruh  Indonesia.  Pada saat deklarasi dan Rakernas, kami Partai Demokrat mengundang Pak Bambang Yudhoyono namun beliau tidak hadir," bebernya.

Kenapa SBY tidak hadir dalam Rakernas dan Deklarasi Partai Demokrat?

"Alasan beliau sibuk sebagai Menkopolkam," jawabnya.

Baru pada acara Rapimnas Partai Demokrat di Hotel Mira Bogor pada 6 April 2003, SBY bersama istri, Ani Yudhoyono hadir. Dalam acara tersebut, SBY menyampaikan pidato.

Dalam pidato tersebut, sambung Ventje, SBY mengatakan, Saya (SBY) memang tidak berada di dalam pendirian Partai Demokrat. Namun ikut mendorong berdirinya Partai Demokrat. Dan izinkan saya (SBY) menjadi anggota keluarga besar Partai Demokrat.”

Berarti bisa dikatakan Anda dan kawan-kawan yang merekrut SBY?

"Tugas saya selaku Pendiri dan Deklarator Utama Partai Demokrat adalah meluruskan sejarah, menghapus berbagai kekeliruan/kesalahan terhadap partai itu sendiri," jawabnya diplomatis.

Sebelumnya Ventje menjelaskan, dia mendirikan partai untuk mengakomodir seorang putra bangsa menjadi Presiden RI. Dia tidak menampik, sosok anak bangsa tersebut saat itu kebetulah adalah SBY. "Karena SBY pada tahun 2011 gagal menjadi calon wakil presiden dalam pemilihan di MPR untuk mendampingi Megawati Soekarnoputri karena tidak mempunyai kendaraan partai politik," tandasnya. [zul]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya