Berita

ventje rumangkang

Pramono Edhie Sebut PD Partai Cikeas, Ini Tanggapan Lengkap Sang Pendiri

SENIN, 09 MARET 2015 | 18:12 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pendiri dan Deklarator Utama Partai Demokrat, Ventje Rumangkang, kembali menegaskan partai yang ia dirikan tersebut bukan partai keluarga Susilo Bambang Yudhoyono.

Penegasan ini ia sampaikan terkait pernyataan besan SBY yang juga mantan KSAD, Pramono Edhie Wibowo yang menyebut Demokrat merupakan partai keluarga Cikeas.

"Untuk pernyataan-pernyataan yang dilontarkan terkait kepemilikan atau pendiri bahkan penggagas Partai Demokrat itu suatu hal yang biasa dalam dunia politik. Tapi, selaku pendiri dan penggagas utama Partai Demokrat, saya harus meluruskan fakta sejarah yang ada supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama," jelas Ventje saat dihubungi Senin, (9/3).

Ventje menceritakan, pada tahun 2001 dia berkeinginan mendirikan partai untuk mengakomodir seorang putra bangsa untuk menjadi presiden Republik Indonesia. "Saat itu saya sedang melihat dan mempelajari beberapa sosok anak bangsa. Untuk itu, saya mempunyai gagasan untuk mendirikan Partai Demokrat," ungkapnya.

Dia tidak menampik, sosok anak bangsa tersebut saat itu kebetulan adalah SBY. Karena SBY pada tahun 2011 gagal menjadi calon wakil presiden dalam pemilihan di MPR untuk mendampingi Megawati Soekarnoputri karena tidak mempunyai kendaraan partai politik.

"Saat itu saya melihat sosok SBY layak untuk menjadi pemimpin ke depan. Kemudian, pada tanggal 25 Juli 2001 (malam) saya mengutarakan gagasan dan pendirian partai tersebut di lobi Hotel Hilton (sekarang Hotel Sultan) sekembalinya SBY dari gedung DPR MPR RI. Selain itu, saya meminta agar SBY bersedia menjadi 'figure central' dalam partai yang akan saya dirikan  itu," jelas politikus senior ini.

Namun, malam itu SBY belum bersedia. Baru keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIB, SBY menghubunginya melalui sambungan telepon dan mengatakan ingin bertemu di kediamannya, Cikeas.

"Dalam pertemuan itu, saya membahas kembali ide dan gagasan saya untuk mendirikan partai dan menjadikan SBY sebagai figure central. Setelah pertemuan itu, saya menghubungi beberapa kerabat untuk hadir dalam pertemuan di Apartemen Hilton untuk melakukan pendirian partai. Sesuai ide dan gagasan saya, pertemuan berlangsung pada tanggal 19 Agustus 2001 Apartemen Hilton dan pertemuan itu dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang dihadiri oleh Alm. Sirato Safeii, Adiyaksa Dault, Sys NS, Suko Sudarso, Heru Lelono, Alm. Achmad Yani, Kurnia, Kurdi Mustofa, dan saya," kisahnya.

Dalam pertemuan tersebut masih terjadi silang pendapat. Sebagian pihak menyatakan tidak perlu pendirian partai. Tapi Ventje tetap bersikeras untuk mempertahankan ide dan gagasannya mendirikan partai. "Karena menurut amanat undang-undang untuk mengajukan capres dan cawapres RI wajib diusung oleh partai politik," Ventje berdalih.

Kemudian, keesokan harinya pada tanggal 20 Agustus 2011, Ventje melakukan pertemuan bersama tokoh-tokoh yang menghendaki pendirian partai tersebut.

Lalu, kapan Partai Demokrat lahir atau berdiri?

"Pada tanggal 7 September 2001 tepatnya di kantor saya, Wisma Graha Pratama lantai 11 yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Dilakukanlah proses penandatanganan akte pendirian Partai Demokrat dengan Notaris Aswendi Kamuli, SH yang dihadiri oleh 46 orang yang turut menandatangani akte pendirian partai. Dan 53 orang lainnya yang tidak hadir memberi kuasa penuh kepada saya untuk menandatangani akte pendirian partai tersebut," jawabnya.

Tapi, katanya melanjutkan, untuk pencantuman tanggal akte pendirian partai, dia undur menjadi hari Senin, tanggal 10 September 2001.

"Karena saya berkeinginan supaya Pak Bambang Yudhoyono bersedia menjadi 'figure central' dan akan saya masukkan namanya kedalam akte sebagai salah satu pendiri dengan nomor urut 1," imbuhnya.

Makanya, pada hari Minggu, 9 September 2001, Ventje menghadiri acara ulang tahun SBY ke-52. Saat itu ia saya menyampaikan bahwa akte pendirian partai sudah ditandatangani dan rencananya pada tanggal 10 September 2001 akan didaftarkan di Departemen Kehakiman. "Ketika saya sampaikan maksud dan tujuan tersebut, beliau (SBY) menolak dengan alasan ingin memfokuskan diri dalam penyelesaian program tugas pokok dan fungsi 100 hari beliau menjabat Menkopolhukam," beber Ventje.

Berarti SBY tidak tercantum sebagai pendiri Partai Demokrat?

"Seperti yang saya katakan tadi, beliau masih memfokuskan diri di Menkopolhukam. Jadi, pada hari Senin, 10 September 2001 sekitar pukul 10.00 pagi saya dan beberapa kawan mendaftarkan Partai Demokrat ke Departemen Kehakiman. Dan, pada hari itu juga Partai Demokrat dinyatakan resmi sebagai partai oleh Departemen Kehakiman dan berhak untuk melakukan kegiatan di seluruh wilayah Republik Indonesia," jelasnya.

Makanya, kelahiran Partai Demokrat adalah pada tanggal 10 September 2001. Karena itu semestinya, hari ulang tahun Demokrat tanggal 10 bukan tanggal 9, seperti yang dilakukan selama ini.

"Kalau yang benar ya harus sesuai dengan akte pendirian. Sama juga dengan anda. Anda juga merayakan hari jadi pasti sesuai dengan akte kelahirankan," katanya dengan tertawa kecil. [zul]

Populer

Aduan Kebohongan sebagai Gugatan Perdata

Selasa, 08 Oktober 2024 | 10:03

Lolos OTT, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Gugat Praperadilan Lawan KPK

Jumat, 11 Oktober 2024 | 17:23

PDIP Bisa Dapat 3 Menteri tapi Terhalang Chemistry Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:53

Pernah Bertugas di KPK, Kapolres Boyolali Jebolan Akpol 2003

Senin, 07 Oktober 2024 | 04:21

Prabowo Sudah Kalkulasi Chemistry PDIP dengan Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 02:35

Bakamla Jangan Lagi Gunakan Identitas Coast Guard

Rabu, 09 Oktober 2024 | 06:46

CEO Coinbase Umumkan Pernikahan, Netizen Seret Nama Raline Shah yang Pernah jadi Istrinya

Kamis, 10 Oktober 2024 | 09:37

UPDATE

LPSK Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus bagi Korban Kekerasan Seksual

Jumat, 18 Oktober 2024 | 05:57

Siap-siap, Toyota bZ4x Segera Dijual Usai Dipakai Acara Pelantikan Presiden dan Wapres

Jumat, 18 Oktober 2024 | 05:42

Supriatna Gumilar Jadi Tersangka, Fraksi PAN DPRD Jabar: Tunggu Keputusan DPP

Jumat, 18 Oktober 2024 | 05:23

Ini Rencana Muhadjir Setelah Tak Lagi Jadi Menteri

Jumat, 18 Oktober 2024 | 04:58

46 Dugaan Pelanggaran Ditangani Bawaslu Jabar hingga Oktober 2024

Jumat, 18 Oktober 2024 | 04:34

Persib Tanpa 3 Pemain Kunci Saat Jamu Persebaya

Jumat, 18 Oktober 2024 | 03:58

Publik Apresiasi Gakkumdu yang Tetapkan Wakil Walikota Metro sebagai Tersangka

Jumat, 18 Oktober 2024 | 03:36

Ketua DPRD Kota Madiun Bantah Walk Out Saat Sidang Paripurna

Jumat, 18 Oktober 2024 | 03:18

Harapan STY agar Kevin Diks Debut Bulan Depan Sulit Terwujud

Jumat, 18 Oktober 2024 | 02:58

DPR Akan Proses Hasil Seleksi Capim dan Dewas KPK Usai Pengumuman Kabinet

Jumat, 18 Oktober 2024 | 02:49

Selengkapnya