Aturan Dana Kampanye Hindari Hutang Budi

Pemerintah diminta dapat mengeluarkan peraturan terkait pengelolaan dana kampanye dalam gelaran Pilkada Serentak 2015.

Demikian disampaikan Ketua DPD Irman Gusman dalam dialog bertema 'Pilkada Serentak 2015' di Jakarta (Minggu, 8/3).

"Kan pemerintah tentu punya data, berapa sih para kepala daerah itu mengeluarkan dana untuk kampanye? Ke depannya perlu diatur soal dana kampanye itu," sebut Irman.

Menurutnya, hal itu penting untuk menghindari beban hutang budi yang dimiliki calon kepala daerah jika kemudian berhasil menjabat.

"Tidak perlu lagi lah arak-arakan, itu mahal dan tidak efektif. Ini penting dibatasi agar calon kandidat itu tidak banyak hutang budi ke pihak yang mencalonkannya," demikian Irman. [why]