Berita

Pendiri: Jangan Paksa Lagi SBY untuk Memimpin Partai Demokrat

JUMAT, 06 MARET 2015 | 05:16 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Seluruh kader Partai Demokrat termasuk para pendiri dan deklarator harus bersatu padu dan bergandengan tangan menolak upaya pemilihan Susilo Bambang Yudhoyono secara aklamasi dalam pada Kongres III yang akan digelar di Surabaya pada 21-24 Mei 2015 mendatang.

Imbauan itu disampaikan Wakil Ketua Umum I DPP Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPD PD) M. Subur Sembiring dalam keterangan persnya (Jumat, 6/3).

Hal itu sampaikan karena melihat gelagat upaya terselubung untuk mengupayakan aklamasi memenangkan SBY agar kembali menjadi ketua umum partai berlambang bintang mercy tersebut.


"Upaya aklamasi yang ingin dilakukan oleh orang-orang yang ingin Pak SBY kembali memimpin sebagai Ketua Umum DPP PD merupakan upaya terselubung agar seluruh Ketua DPD dan Ketua DPC PD Se-Indonesia memilih Pak SBY sebagai calon tunggal Ketua Umum DPP PD pada Kongres PD nanti," jelasnya.

Padahal menurutnya, menjagokan SBY kembali menjadi ketua umum PD adalah upaya yang sia sia. Karena sampai hari ini SBY belum pernah menyatakan secara resmi ingin tampil lagi memimpin partai tersebut.

"Yang ada saat ini terdengar hanya keinginan dari lingkaran Pak SBY saja yang bicara. Ini bisa dimaklumi karena mereka takut jika Pak SBY tidak lagi jadi Ketua Umum DPP PD pada kongres PD  III nanti, mereka tidak punya posisi apapun di kepengurusan DPP PD periode 2015-2020 mendatang," ungkapnya.

Dalam amatannya, para elit DPP PD saat ini sebagian besar menggantungkan nasibnya pada Pak SBY dalam kepengurusan DPP PD yang akan datang.

Pak SBY kan sudah 2 kali menjadi Presiden RI dan terpaksa mau menjadi Ketua Umum DPP PD pada Kongres Luar Biasa di Bali tahun yang lalu. Jangan dipaksakan terus dong, sudah cukuplah beliau membesarkan PD selama 10 tahun. Kasihan dong Pak SBY,” tutupnya. [zul]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya