Berita

Pendiri: Jangan Paksa Lagi SBY untuk Memimpin Partai Demokrat

JUMAT, 06 MARET 2015 | 05:16 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Seluruh kader Partai Demokrat termasuk para pendiri dan deklarator harus bersatu padu dan bergandengan tangan menolak upaya pemilihan Susilo Bambang Yudhoyono secara aklamasi dalam pada Kongres III yang akan digelar di Surabaya pada 21-24 Mei 2015 mendatang.

Imbauan itu disampaikan Wakil Ketua Umum I DPP Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPD PD) M. Subur Sembiring dalam keterangan persnya (Jumat, 6/3).

Hal itu sampaikan karena melihat gelagat upaya terselubung untuk mengupayakan aklamasi memenangkan SBY agar kembali menjadi ketua umum partai berlambang bintang mercy tersebut.

"Upaya aklamasi yang ingin dilakukan oleh orang-orang yang ingin Pak SBY kembali memimpin sebagai Ketua Umum DPP PD merupakan upaya terselubung agar seluruh Ketua DPD dan Ketua DPC PD Se-Indonesia memilih Pak SBY sebagai calon tunggal Ketua Umum DPP PD pada Kongres PD nanti," jelasnya.

Padahal menurutnya, menjagokan SBY kembali menjadi ketua umum PD adalah upaya yang sia sia. Karena sampai hari ini SBY belum pernah menyatakan secara resmi ingin tampil lagi memimpin partai tersebut.

"Yang ada saat ini terdengar hanya keinginan dari lingkaran Pak SBY saja yang bicara. Ini bisa dimaklumi karena mereka takut jika Pak SBY tidak lagi jadi Ketua Umum DPP PD pada kongres PD  III nanti, mereka tidak punya posisi apapun di kepengurusan DPP PD periode 2015-2020 mendatang," ungkapnya.

Dalam amatannya, para elit DPP PD saat ini sebagian besar menggantungkan nasibnya pada Pak SBY dalam kepengurusan DPP PD yang akan datang.

Pak SBY kan sudah 2 kali menjadi Presiden RI dan terpaksa mau menjadi Ketua Umum DPP PD pada Kongres Luar Biasa di Bali tahun yang lalu. Jangan dipaksakan terus dong, sudah cukuplah beliau membesarkan PD selama 10 tahun. Kasihan dong Pak SBY,” tutupnya. [zul]

Populer

Aduan Kebohongan sebagai Gugatan Perdata

Selasa, 08 Oktober 2024 | 10:03

Lolos OTT, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Gugat Praperadilan Lawan KPK

Jumat, 11 Oktober 2024 | 17:23

PDIP Bisa Dapat 3 Menteri tapi Terhalang Chemistry Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:53

Pernah Bertugas di KPK, Kapolres Boyolali Jebolan Akpol 2003

Senin, 07 Oktober 2024 | 04:21

Prabowo Sudah Kalkulasi Chemistry PDIP dengan Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 02:35

Bakamla Jangan Lagi Gunakan Identitas Coast Guard

Rabu, 09 Oktober 2024 | 06:46

CEO Coinbase Umumkan Pernikahan, Netizen Seret Nama Raline Shah yang Pernah jadi Istrinya

Kamis, 10 Oktober 2024 | 09:37

UPDATE

LPSK Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus bagi Korban Kekerasan Seksual

Jumat, 18 Oktober 2024 | 05:57

Siap-siap, Toyota bZ4x Segera Dijual Usai Dipakai Acara Pelantikan Presiden dan Wapres

Jumat, 18 Oktober 2024 | 05:42

Supriatna Gumilar Jadi Tersangka, Fraksi PAN DPRD Jabar: Tunggu Keputusan DPP

Jumat, 18 Oktober 2024 | 05:23

Ini Rencana Muhadjir Setelah Tak Lagi Jadi Menteri

Jumat, 18 Oktober 2024 | 04:58

46 Dugaan Pelanggaran Ditangani Bawaslu Jabar hingga Oktober 2024

Jumat, 18 Oktober 2024 | 04:34

Persib Tanpa 3 Pemain Kunci Saat Jamu Persebaya

Jumat, 18 Oktober 2024 | 03:58

Publik Apresiasi Gakkumdu yang Tetapkan Wakil Walikota Metro sebagai Tersangka

Jumat, 18 Oktober 2024 | 03:36

Ketua DPRD Kota Madiun Bantah Walk Out Saat Sidang Paripurna

Jumat, 18 Oktober 2024 | 03:18

Harapan STY agar Kevin Diks Debut Bulan Depan Sulit Terwujud

Jumat, 18 Oktober 2024 | 02:58

DPR Akan Proses Hasil Seleksi Capim dan Dewas KPK Usai Pengumuman Kabinet

Jumat, 18 Oktober 2024 | 02:49

Selengkapnya