Berita

Heran, Tim Jokowi Malah Anggap Remeh Penurunan Nilai Rupiah

JUMAT, 06 MARET 2015 | 04:50 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sampai saat ini tidak ada tindakan dan kebijakan ekonomi yang dilakukan Pemerintah Joko Widodo untuk meredam semakin jebloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

"Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) seharian kemarin bergerak di kisaran Rp 13.000/US$. Nilah tukar rupiah ini merupakan yang terlemah sejak 17 tahun terakhir walaupun ditutup dengan nilai tukar rupiah di pasar on the spot turun menjadi Rp 12.980. Tetapi harga beli mata uang US dolar di Money Changer dan bank sudah menjadi Rp 13.150 per dolar US," ujar Ketua DPP Gerindra, FX Arief Poyuono, (Jumat, 6/3).

Malah Menko Ekonomi dan tim ekonomi Jokowi lainnya terlalu menganggap remeh jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing tersebut. Hal itu menunjukkan tim ekonomi Jokowi tidak mampu menurunkan nilai mata uang dolar terhadap rupiah .


"Maklum saja mereka secara personal memang bukan orang tepat untuk bisa meredam nilai rupiah yang berubah-ubah tidak stabil yang akan sangat mempengaruhi ekonomi makro  Indonesia," jelas Arief.

Jika Pemerintah Jokowi tidak punya portfolio yang jelas tentang kebijakan ekonomi, dia menambahkan, nilai tukar rupiah akan terus menukik dan akan berdampak pada  menurunnya permintaan masyarakat terhadap mata uang rupiah karena menurunnya peran perekonomian nasional atau karena meningkatnya permintaan mata uang asing sebagai alat pembayaran internasional.

"Dampak yang akan terjadi adalah meningkatnya biaya impor bahan bahan baku. Dan berdampak pada harga produk dan jasa yang semakin mahal," ucapnya.

Nilai tukar rupiah yang melemah juga akan meyebabkan tingkat suku bunga, dimana akan terjadi meningkatnya nilai suku bunga perbankan yang akan  berdampak pada perubahan investasi di Indonesia. "Dan ini sudah terbukti dengan suku Bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat ) hingga 21% pertahun," terangnya.

Nilai tukar rupiah yang melemah juga berakibat pada tingginya inflasi dan meningkatnya harga-harga secara umum dan kontinu, akibat komsumsi masyarakat  yang meningkat, dan berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi dan spekulasi.

"Jika ekonomi nasional mau selamat, satu satunya cara yang harus dilakukan Jokowi adalah menganti semua tim ekonominya yang telah gagal dan kurang diterima Pasar. Itupun kalau Jokowi berani," tegasnya. [zul]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya