Berita

Heran, Tim Jokowi Malah Anggap Remeh Penurunan Nilai Rupiah

JUMAT, 06 MARET 2015 | 04:50 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sampai saat ini tidak ada tindakan dan kebijakan ekonomi yang dilakukan Pemerintah Joko Widodo untuk meredam semakin jebloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

"Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) seharian kemarin bergerak di kisaran Rp 13.000/US$. Nilah tukar rupiah ini merupakan yang terlemah sejak 17 tahun terakhir walaupun ditutup dengan nilai tukar rupiah di pasar on the spot turun menjadi Rp 12.980. Tetapi harga beli mata uang US dolar di Money Changer dan bank sudah menjadi Rp 13.150 per dolar US," ujar Ketua DPP Gerindra, FX Arief Poyuono, (Jumat, 6/3).

Malah Menko Ekonomi dan tim ekonomi Jokowi lainnya terlalu menganggap remeh jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing tersebut. Hal itu menunjukkan tim ekonomi Jokowi tidak mampu menurunkan nilai mata uang dolar terhadap rupiah .

"Maklum saja mereka secara personal memang bukan orang tepat untuk bisa meredam nilai rupiah yang berubah-ubah tidak stabil yang akan sangat mempengaruhi ekonomi makro  Indonesia," jelas Arief.

Jika Pemerintah Jokowi tidak punya portfolio yang jelas tentang kebijakan ekonomi, dia menambahkan, nilai tukar rupiah akan terus menukik dan akan berdampak pada  menurunnya permintaan masyarakat terhadap mata uang rupiah karena menurunnya peran perekonomian nasional atau karena meningkatnya permintaan mata uang asing sebagai alat pembayaran internasional.

"Dampak yang akan terjadi adalah meningkatnya biaya impor bahan bahan baku. Dan berdampak pada harga produk dan jasa yang semakin mahal," ucapnya.

Nilai tukar rupiah yang melemah juga akan meyebabkan tingkat suku bunga, dimana akan terjadi meningkatnya nilai suku bunga perbankan yang akan  berdampak pada perubahan investasi di Indonesia. "Dan ini sudah terbukti dengan suku Bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat ) hingga 21% pertahun," terangnya.

Nilai tukar rupiah yang melemah juga berakibat pada tingginya inflasi dan meningkatnya harga-harga secara umum dan kontinu, akibat komsumsi masyarakat  yang meningkat, dan berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi dan spekulasi.

"Jika ekonomi nasional mau selamat, satu satunya cara yang harus dilakukan Jokowi adalah menganti semua tim ekonominya yang telah gagal dan kurang diterima Pasar. Itupun kalau Jokowi berani," tegasnya. [zul]

Populer

Aduan Kebohongan sebagai Gugatan Perdata

Selasa, 08 Oktober 2024 | 10:03

Lolos OTT, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Gugat Praperadilan Lawan KPK

Jumat, 11 Oktober 2024 | 17:23

PDIP Bisa Dapat 3 Menteri tapi Terhalang Chemistry Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:53

Pernah Bertugas di KPK, Kapolres Boyolali Jebolan Akpol 2003

Senin, 07 Oktober 2024 | 04:21

Prabowo Sudah Kalkulasi Chemistry PDIP dengan Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 02:35

Bakamla Jangan Lagi Gunakan Identitas Coast Guard

Rabu, 09 Oktober 2024 | 06:46

CEO Coinbase Umumkan Pernikahan, Netizen Seret Nama Raline Shah yang Pernah jadi Istrinya

Kamis, 10 Oktober 2024 | 09:37

UPDATE

LPSK Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus bagi Korban Kekerasan Seksual

Jumat, 18 Oktober 2024 | 05:57

Siap-siap, Toyota bZ4x Segera Dijual Usai Dipakai Acara Pelantikan Presiden dan Wapres

Jumat, 18 Oktober 2024 | 05:42

Supriatna Gumilar Jadi Tersangka, Fraksi PAN DPRD Jabar: Tunggu Keputusan DPP

Jumat, 18 Oktober 2024 | 05:23

Ini Rencana Muhadjir Setelah Tak Lagi Jadi Menteri

Jumat, 18 Oktober 2024 | 04:58

46 Dugaan Pelanggaran Ditangani Bawaslu Jabar hingga Oktober 2024

Jumat, 18 Oktober 2024 | 04:34

Persib Tanpa 3 Pemain Kunci Saat Jamu Persebaya

Jumat, 18 Oktober 2024 | 03:58

Publik Apresiasi Gakkumdu yang Tetapkan Wakil Walikota Metro sebagai Tersangka

Jumat, 18 Oktober 2024 | 03:36

Ketua DPRD Kota Madiun Bantah Walk Out Saat Sidang Paripurna

Jumat, 18 Oktober 2024 | 03:18

Harapan STY agar Kevin Diks Debut Bulan Depan Sulit Terwujud

Jumat, 18 Oktober 2024 | 02:58

DPR Akan Proses Hasil Seleksi Capim dan Dewas KPK Usai Pengumuman Kabinet

Jumat, 18 Oktober 2024 | 02:49

Selengkapnya