Kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta antara Gubernur dengan DPRD harus dipandang dari sisi positif, yaitu sebagai momentum membersihkan Jakarta dari korupsi.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fahira Idris, meminta warga Jakarta mengawal dan mengawasi tindakan DPRD lewat hak angket dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyerahkan berbagai data ke KPK.
Diharapkannya, publik bisa mengetahui siapa sebenarnya pihak yang bermain dalam APBD DKI Jakarta.
"Ini momentum untuk bersihkan Jakarta dari praktik-praktik culas dan curang menggarong uang rakyat," terang Fahira dalam keterangan persnya.
Fahira Idris mengatakan, jumlah APBD DKI Jakarta yang besar, yaitu mencapai Rp 73,083 triliun, memang jadi sasaran empuk penyelewengan. Warga Jakarta diminta mengawasi kasus ini, karena idealnya APBD digunakan untuk kepentingan publik.
"Jika benar dana siluman Rp 12 triliun itu ada, akan melukai hati warga Jakarta. Jangan main-main sama uang rakyat. Anda (DPRD dan Pemprov DKI Jakarta) sedang diawasi oleh rakyat. Kasus ini harus dipastikan dibawa ke ranah hukum," tegas Fahira.
Menurut Fahira, awal mula praktik korupsi terutama di daerah-daerah memang terjadi sejak penyusunan APBD. Ini dapat dilihat hampir 80 persen kasus korupsi yang ditangani KPK berasal dari proyek pengadaan barang dan jasa yang sumber pendanaannya dari APBD. Harusnya ini jadi pelajaran baik bagi Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta agar menyusun APBD sesuai kebutuhan warga bukan kepentingan pribadi.
Kisruh ini juga menandakan partisipasi publik dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan anggaran, hingga penetapan APBD DKI Jakarta masih sangat minim sehingga APBD disusupi program-program yang tidak penting dan tidak masuk akal.
[ald]
