Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama melaporkan kasus dugaan penyimpangan atau dana siluman APBD DKI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat sore (27/2).
Usai melaporkan, pria yang biasa disapa Ahok itu mengaku sudah menyerahkan sejumlah bukti kepada KPK. Apa saja bukti itu? Kata Ahok, salah satunya soal selisih rancangan APBD yang disusun e-budgeting dan disepakati paripurna dengan yang disusun oleh DPRD.
"Ada selisih cukup banyak sampai Rp12 triliun," terang Ahok di tangga depan lobi utama kantor KPK, Jakarta, Jumat (27/2).
Ahok tak lama berada di dalam gedung KPK. Kira-kira sekitar satu jam. Menurut dia, APBD yang disusun oleh Dewan itu banyak salahnya.
"Mereka pun ketika membuat ini juga salah, meng-
cropnya salah," terang Ahok yang tampil berbaju kemeja putih lengan panjang.
Selain melaporkan dana siluman ke KPK, langkah lain yang dilakukan Ahok adalah berkomunikasi dengan pihak BPKP.
"Kita juga minta BPKP untuk audit (APBD) 2015. Yang 2014 sudah menyerahkan auditnya. 2012 dan 2013 sudah ada," terangnya.
Plt Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP membenarkannya. Kata dia, Ahok bersama jajarannya menyerahkan berkas dari Bappeda. Berkasnya banyak dan tebal.
"Dari awal sudah dijelaskan pak Ahok bersama jajarannya mengenai info yang disebut dengan dana siluman itu," terang Johan yang ikut mendampingi Ahok.
Diluar itu, Johan bilang, Ahok ketika melaporkan tadi ditemui langsung oleh Plt Ketua KPK, Taufiqurrahman Ruki. "Saya selaku Plt Pimpinan juga ikut menemani pak Ahok," tandasnya.
Seperti diketahui, Ahok melaporkan dugaan mark-up terkait pengadaan unit-unit UPS untuk sekolah-sekolah di Jakarta yang nilai pengadaannya di APBD DKI 2014 mencapai Rp 5,8 miliar per unit.
Ahok sebelumnya mengaku kecolongan pada APBD DKI 2014. Salah satu sebabnya, penerapan sistem e-budgeting untuk penganggaran belum dilakukan secara penuh. Dia juga bilang, anggaran untuk unit-unit UPS itu masuk dalam draft APBD 2015. Nilainya, termasuk dalam anggaran siluman yang disebut Ahok mencapai Rp 12,1 triliun.
[wid]
