Berita

wahi/net

Nusantara

Soal Eksploitasi Anak, Walhi Kritisi Kebijakan Pemerintah

JUMAT, 27 FEBRUARI 2015 | 17:22 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

RMOL Organisasi lingkungan hidup Walhi menyoroti soal eksploitasi pekerja anak putus sekolah.

Selama tiga hari lalu, tepatnya tanggal 24 hingga 26 Februari, Walhi bersama dengan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Jatam Nasional dan Change.Org mendampingi pasangan Rahmawati dan Misransyah yang merupakan orang tua dari Reyhan (10 tahun) yang meregang nyawa di lubang tambang batubara Samarinda.

Reyhan bukanlah anak pertama yang meninggal di lubang tambang. Dalam catatan Jatam Kalimantan Timur, setidaknya ada 9 anak yang kehilangan masa depannya akibat dari praktek buruk dari rezim keruk yang bernama bisnis tambang batubara.


"Apa yang dialami oleh Reyhan dan anak-anak lainnya di Indonesia merupakan bentuk kejahatan struktural Negara yang berkolaborasi dengan korporasi," kata Direktur Eksekutif Walhi Abetnego Tarigan dalam rilis yang diterima redaksi pada Jumat (27/2).

Karena itulah ia menyerukan agar pemerintah mengambil langkah tegas yang struktural demi menjamin perlindungan terhadap anak melalui berbagai saluran. Selain menggunakan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah juga dinilai perlu menggunakan UU Perlindungan Anak dan UU Hak Asasi Manusia.

Bukan hanya itu, pemerintah juga dinilai perlu mengoreksi kebijakan pembangunan dan ekonomi, khususnya terkait dengan sumberdaya alam yang mengakibatkan hak asasi anak dilanggar.

Dalam hal penegakan hukum seperti yang dialami oleh anak-anak di Samarinda, maka aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian, dinilai perlu menggunakan UU PPLH dan UU Perlindungan Anak di samping menggunakan KUHP sebagai instrumen hukum pokok. Hal itu ditujukkan untuk menjerat tindak kejahatan lingkungan hidup dan tindak kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh korporasi, khususnya industri tambang. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya