Kepala BIN Jokowi Tidak Boleh Memantik Gerakan Save BIN

. Presiden Joko Widodo hingga hari ini belum menentukan Kepala Badan Intelijen (BIN). Namun sejumlah nama yang beredar telah menjadi perbincangan di antara elit politik, dan publik masih berharap-harap cemas siapa yang akan ditunjuk Jokowi.

Direktur Eksejutif Pusat Kajian Trisakti (Pusaka Trisakti) mengungkapkan bahwa Jokowi akan cenderung lebih berhati-hati mengusulkan seseorang untuk menjadi Kepala BIN.

"Proses pencalonan Kepala Polri  yang penuh dinamika kemarin menjadi catatan Jokowi untuk lebih melihat lebih dalam sosok kepala BIN. Jokowi tidak mau dicatat sejarah mengembalikan kegelapan masa lalu BIN, "ujar Fahmi di Jakarta, Jumat pagi (27/2).

Menurut Fahmi, Kepala BIN ke depan tidak bisa sekedar bermodalkan pengalaman intelejen dan dukungan parpol ataupun ormas saja namun membikin publik dan para penggiat civil society "pasang kuda-kuda" terhadap kepemimpinan Jokowi karena jika itu pertimbanganya memutuskan kepala BIN jelas tidak strategis.

Rekam jejak Kepala BIN diukur sejauhmana pengalaman profesionalisme yaitu zero tolerance kegagalan dalam sebuah operasi yang pernah terbongkar atau salah prosedur yang justru menimbulkan gejolak dan kekhawatiran dipublik. Jika itu yang pernah terjadi itu namanya tidak profesional.

"PR BIN kedepan ini berat pasca Pasar Bebas ASEAN karena di perbatasan sebagai pintu keluar-masuk ancaman stabilitas harus jadi prioritas. Saya cenderung Kepala BIN yang memiliki pengalaman intelejen lintas perbatasan yang menguasai hubungan antar negara serta teritorial," ungkap Fahmi.

"Jangan Kepala BIN yang dipilih Jokowi malah menjadi 'liabalities' bukan 'asset' bagi kepemimpinan Jokowi-JK dimata publik. Kepala BIN tidak boleh ada beban sejarah seperti layaknya Pak Jokowi. Ketidakcermatan dapat memantik Gerakan Save BIN," demikian Fahmi. [ysa]