Berita

ilustrasi/net

Hukum

FKPPI: LSM dan Aktivis HAM Jangan Bela Pengedar Narkoba

JUMAT, 27 FEBRUARI 2015 | 00:59 WIB | LAPORAN:

Pimpinan Generasi Muda (GM) Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI/Polri (FKPPI) mendesak Pemerintah Australia segera meminta maaf kepada pemerintah Indonesia dan warga Aceh.

Permintaan maaf itu harus disampaikan karena pernyataan Perdana Menteri Australia Tonny Abbott telah melecehkan martabat bangsa Indonesia, dengan mengaitkan bantuan tsunami Aceh 2004 dengan permintaan membatalkan eksekusi mati dua warga negaranya oleh pemerintah RI.

Tidak hanya mendesak permintaan maaf Australia, menurut Ketua GM FKPPI Jakarta, Arif Wibowo, pihaknya juga menuntut Kejaksaan Agung tak gentar mengeksekusi mati dua terpidana kasus narkotika asal Australia yang permohonan grasinya  sudah ditolak oleh Presiden Joko Widodo.


"Kami juga akan datangi kejaksaan untuk mendesak kejaksaan agar dengan segera mengeksekusi terpidana asal Australia. Ini kan sebetulnya sudah dari tahun kemarin. Kelihatannya kejaksaan juga mengulur-ulur waktu eksekusi," kata Arif kepada wartawan saat konferensi pers di Rumah Makan Daoen Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (26/2)

Lebih lanjut, Arif pun meminta agar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) yang menentang eksekusi mati, tak lagi merecoki sistem hukum yang berlaku di Tanah Air.

"Jangan bela pengedar narkoba, karena Indonesia sudah darurat narkoba. Banyak generasi muda kita rusak karena obat-obatan haram itu. Narkoba sudah bikin generasi muda semakin kehilangan kejujuran. Nawa cita (program presiden) juga tak akan terwujud kalau anak mudanya pada teler dan yang tua korup," demikian Arif. [ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya