Berita

ilustrasi/net

Politik

Jokowi Diminta Bentuk Dewan Nasional untuk Beras dan Gas Elpiji

KAMIS, 26 FEBRUARI 2015 | 05:19 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Presiden Joko Widodo diingatkan agar tidak menganggap remeh kenaikan harga beras dan kelangkaan gas 3 Kg .

Jokowi harus segera mengambil langkah-langkah strategis dengan membentuk suatu badan atau Dewan Nasional yang mengawasi dan mengontrol bahan pokok dan gas 3 Kg agar ketersedian dan harganya sesuai keekonomisan dan terjangkau oleh masyarakat .

Demikian Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, FX. Arief Poyuono, dalam keterangan yang diterima wartawan.


Tak hanya itu, dengan melonjaknya harga beras dan pangan maka inilah saatnya Jokowi membangun revolusi mental masyarakat desa tentang pentingnya kembali mengolah lahan, membangun ketahanan pangan di pedesaan dengan melibatkan BUMN terkait sektor pertanian agar mencapai swasembada pangan yang sesuai Trisakti .

"Segera Jokowi mengevaluasi menteri-menteri dan Direksi BUMN yang punya tanggung jawab terhadap stabilitas harga ketersedian beras dan gas 3 Kg, dan jika perlu mencopotnya jika punya hubungan erat dengan mafia beras dan mafia gas," ujarnya. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya