Plt Ketua KPK, Taufiqurrahman Ruki, Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti dan Jaksa Agung, HM Prasetyo diberikan arahan oleh Presiden RI, Joko Widodo dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pagi tadi (Rabu, 25/2).
Dalam pertemuan itu, ketiga pimpinan diberikan arahan agar menghindari masalah-masalah di antara lembaga masing-masing. Menteri Sekretaris Negara, Pratikno juga hadir dalam pertemuan itu.
"Presiden mengatakan bahwa kejadian yang lalu jangan terulang lagi, disampaikan di hadapan kami bertiga, cuma ada sama sekretaris negara," jelas Ruki dalam konferensi pers di kantor KPK, Jakarta, sesaat lalu.
Presiden juga memerintahkan KPK, Polri, dan Kejaksaan untuk lebih meningkatkan konsolidasi dan bersinergi. Caranya, dibahas teknis oleh masing-masing instansi.
"Prinsipnya masyarakat harus mempercayai bukan hanya serius memberantas korupsi tapi betul-betul sangat serius," terang mantan anggota Kepolisian itu.
Presiden, kata dia, juga meminta para pimpinan untuk menghindari ‎ego sektoral diantara instansi penegak hukum. "Tampaknya beliau menilai ada ego sektoral. Presiden ingin ketiga penegak hukum dapat dipercaya oleh karena itu membangun image trust building perlu sekali kalau wibawa aparat hukum bagus maka wibawa negara akan baik," jelasnya.
Dilanjutkan Ruki, presiden tidak akan ikut-ikutan, apalagi mempengaruhi penegakkan hukum. Termasuk, yang dilakukan KPK.
"KPK adalah lembaga independen, intervensi tidak boleh terjadi kecuali kalau kepepet sekali, saya tidak tahu bagi presiden bagaimana prakteknya," jelasnya.
Berikutnya, presiden juga bilang, penegak hukum harus mendorong kinerja pemerintah bukan menghambat. Juga jangan menimbulkan rasa takut dari pemimpin darerah, pemimpin instansi. Sehingga membuat mereka ragu-ragu melangkah yang sebabkan penyerapan anggaran kurang.
"Dalam pemberantasan korupsi memprioritaskan pencegahan, kalau tidak bisa dicegah baru ditindak, itu yang disampaikan setelah saya menyampiakan tugas saya sebagai pelaksana tugas," tandasnya.
[wid]
