Berita

Politik

Jangan Cuma Mengumpat, Kita Harus Mulai Tolak Bantuan Australia!

SELASA, 24 FEBRUARI 2015 | 05:23 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Cara Perdana Menteri (PM) Australia, Tony Abbott, mengadvokasi dua warga negaranya (Duo Bali Nine) yang akan dihukum mati pemerintah Indonesia tidak dapat ditoleransi, karena mengaitkannya dengan bantuan terhadap korban tsunami tahun 2004.

Demikian dikatakan Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima Indonesia), Ray Rangkuti, lewat pesan elektronik beberapa waktu lalu.

Menurut dia, wajar bila ada pihak menolak hukuman mati. Waktu demi waktu, peradaban manusia menolak penghilangan nyawa atas suatu pelaksanaan hukum. Setiap orang harus diberi kesempatan mengkoreksi masa lalunya yang kelam.


"Dalam konteks itulah kita menolak hukuman mati. Tapi halnya cara Australia mengadvokasi pembatalan hukuman mati warga negaranya dengan mengaitkan bantuan tsunami amatlah tdk dapat ditoleransi," katanya.

Menurut dia, ada banyak prinsip yang terlanggar. Mengungkit-ungkit bantuan atas korban bencana adalah sifat tak beradab.

"Saya tak paham, PM dari sebuah negeri yang merasa dirinya sebagai negara beradab dapat menjadikan bantuan kemanusiaan untuk meneror satu kebijakan dalam satu negeri berdaulat," katanya.

Tetapi, menurut Ray, pernyataan Abbott memberi satu hikmah dan makin menebalkan keyakinan agar Indonesia sebagai bangsa harusbenar-benar mandiri.

"Umpatan, protes, dan kecaman apapun dari kita tidak berpengaruh besar jika tidak diimbangi peningkatan kesadaran kita sebagai bangsa untuk berdaulat dan mandiri," katanya.

Pemerintah Indonesia sudah selayaknya menghentikan berbagai bantuan dari Australia, khususnya yang terkait langsung bantuan antara pemerintah dengan pemerintah. Australian Agency for International Development (AusAID) misalnya, salah satu lembaga donor Australia yg banyak memfasilitasi bantuan Australia di Indonesia, sudah seharusnya dievaluasi.

Melalui lembaga itu, Australia memberi bantuan ke Indonesia sekitar untuk proyek pemerintahan, demokrasi, pemilu dan lainnya.

"Intinya, kejadian ini mesti memberi pelajaran penting bahwa keadaban Australia tidak lebih hebat dari kita. Harus ada langkah tegas dari kita menyatakan tidak selalu butuh bantuan Ausralia," tutup Ray. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya