Berita

Politik

Jangan Cuma Mengumpat, Kita Harus Mulai Tolak Bantuan Australia!

SELASA, 24 FEBRUARI 2015 | 05:23 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Cara Perdana Menteri (PM) Australia, Tony Abbott, mengadvokasi dua warga negaranya (Duo Bali Nine) yang akan dihukum mati pemerintah Indonesia tidak dapat ditoleransi, karena mengaitkannya dengan bantuan terhadap korban tsunami tahun 2004.

Demikian dikatakan Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima Indonesia), Ray Rangkuti, lewat pesan elektronik beberapa waktu lalu.

Menurut dia, wajar bila ada pihak menolak hukuman mati. Waktu demi waktu, peradaban manusia menolak penghilangan nyawa atas suatu pelaksanaan hukum. Setiap orang harus diberi kesempatan mengkoreksi masa lalunya yang kelam.


"Dalam konteks itulah kita menolak hukuman mati. Tapi halnya cara Australia mengadvokasi pembatalan hukuman mati warga negaranya dengan mengaitkan bantuan tsunami amatlah tdk dapat ditoleransi," katanya.

Menurut dia, ada banyak prinsip yang terlanggar. Mengungkit-ungkit bantuan atas korban bencana adalah sifat tak beradab.

"Saya tak paham, PM dari sebuah negeri yang merasa dirinya sebagai negara beradab dapat menjadikan bantuan kemanusiaan untuk meneror satu kebijakan dalam satu negeri berdaulat," katanya.

Tetapi, menurut Ray, pernyataan Abbott memberi satu hikmah dan makin menebalkan keyakinan agar Indonesia sebagai bangsa harusbenar-benar mandiri.

"Umpatan, protes, dan kecaman apapun dari kita tidak berpengaruh besar jika tidak diimbangi peningkatan kesadaran kita sebagai bangsa untuk berdaulat dan mandiri," katanya.

Pemerintah Indonesia sudah selayaknya menghentikan berbagai bantuan dari Australia, khususnya yang terkait langsung bantuan antara pemerintah dengan pemerintah. Australian Agency for International Development (AusAID) misalnya, salah satu lembaga donor Australia yg banyak memfasilitasi bantuan Australia di Indonesia, sudah seharusnya dievaluasi.

Melalui lembaga itu, Australia memberi bantuan ke Indonesia sekitar untuk proyek pemerintahan, demokrasi, pemilu dan lainnya.

"Intinya, kejadian ini mesti memberi pelajaran penting bahwa keadaban Australia tidak lebih hebat dari kita. Harus ada langkah tegas dari kita menyatakan tidak selalu butuh bantuan Ausralia," tutup Ray. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

UPDATE

Harga Minyak Dunia Merangkak Naik ke 93 Dolar AS

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:17

TransNusa dan Tourism Malaysia Ajak Media Eksplorasi Penang, Perlis hingga Langkawi

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:57

Rupiah Perpanjang Tren Positif di Jumat Pagi

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:51

Strategi Mendapatkan Libur Panjang Saat Peringatan Maulid Nabi 2026

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:46

OTT Rektor Unsoed, KPK Tangkap 14 Orang dan Amankan Uang Ratusan Juta

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:35

IHSG Naik ke 6.526,30, Saham Mayoritas Menguat

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:20

Salah Paham tentang Kembali ke UUD 1945

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:06

Kebutuhan Pangan Pengungsi NTT Dipastikan Terpenuhi, Stok Beras 39 Ribu Ton

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:00

Bursa Asia Merah Tergusur Sentimen Wall Street

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:58

Terjaring OTT KPK, Rektor Unsoed Diduga Terkait Korupsi PMB

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:49

Selengkapnya