Berita

jokowi/net

Dalam Waktu Dekat Relawan Jokowi Evaluasi Besar-besaran Kabinet Kerja

SENIN, 23 FEBRUARI 2015 | 18:59 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

. Kelompok relawan dan aktivis yang terlibat dalam pemenangan Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2014 dalam waktu dekat akan menggelar evaluasi besar-besaran terhadap para Menteri Kabinet Kerja 2014-2019.

Hal tersebut diungkapkan oleh Mustar Bona Ventura, Ketua Umum Posko Perjuangan Rakyat atau Pospera.

"Evaluasi diperlukan mengingat banyak kritik dan keluhan masyarakat terhadap kinerja kabinet. Evaluasi ini akan menyoroti berbagai hal yang menjadi tugas Menteri di Pemerintahan Jokowi-JK, termasuk di dalamnya kinerja, program, capaian dan target masing-masing kementerian sejauh ini," tutur MUstar (Senin, 23/2).


Menurut Mustar, kegiatan yang melibatkan berbagai elemen relawan tersebut akan menjadi momentum besar konsolidasi di tingkat relawan pasca Pilpres sekaligus evaluasi kritis terhadap pemerintahan untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

"Kinerja Menteri sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan rakyat kepada Pemerintah, sehingga Menteri yang melempem kinerjanya otomatis akan berimbas buruk terhadap dukungan rakyat pada pemerintahan Jokowi," tambah Mustar.

Terpisah Presidium Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) DKI Jakarta, Fendy Mugni, menegaskan bahwa sejauh ini ada sekitar 12 Kementerian yang akan dievaluasi terkait dengan kinerjanya.

"Rinciannya nanti akan disampaikan bersama-sama, namun Kementerian ini dalam penilaian dan respon masyarakat yang kami tampung menjadi titik lemah dari pemerintahan saat ini. Kalau tidak ada pembenahan kami rasa ke depan ini akan menjadi beban bagi Presiden," ujarnya.

Fendy menegaskan bahwa program pemerintah yang terangkum dalam Nawa Cita akan menjadi acuan dasar dari agenda evaluasi tersebut.

Ia menambahkan, dalam situasi politik yang cenderung kerap berubah, maka hal mendasar yang harus dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK adalah memastikan program-program mereka dapat berjalan sempurna. Jika tidak maka hal tersebut akan dengan mudah menjadi konsumsi politik yang mengganggu jalannya pemerintahan.

"Bagi kami, jika memang hasil kinerja para menteri tidak memuaskan maka jalan keluarnya ya reshuffle," papar Fendy.

Menurut Fendy, agenda evaluasi merupakan salah satu amanah Presiden Joko Widodo saat hadir dalam Pertemuan Nasional PENA 98  pada September 2014 di Bali. [ysa]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya