Berita

jokowi/net

Dalam Waktu Dekat Relawan Jokowi Evaluasi Besar-besaran Kabinet Kerja

SENIN, 23 FEBRUARI 2015 | 18:59 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

. Kelompok relawan dan aktivis yang terlibat dalam pemenangan Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2014 dalam waktu dekat akan menggelar evaluasi besar-besaran terhadap para Menteri Kabinet Kerja 2014-2019.

Hal tersebut diungkapkan oleh Mustar Bona Ventura, Ketua Umum Posko Perjuangan Rakyat atau Pospera.

"Evaluasi diperlukan mengingat banyak kritik dan keluhan masyarakat terhadap kinerja kabinet. Evaluasi ini akan menyoroti berbagai hal yang menjadi tugas Menteri di Pemerintahan Jokowi-JK, termasuk di dalamnya kinerja, program, capaian dan target masing-masing kementerian sejauh ini," tutur MUstar (Senin, 23/2).


Menurut Mustar, kegiatan yang melibatkan berbagai elemen relawan tersebut akan menjadi momentum besar konsolidasi di tingkat relawan pasca Pilpres sekaligus evaluasi kritis terhadap pemerintahan untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

"Kinerja Menteri sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan rakyat kepada Pemerintah, sehingga Menteri yang melempem kinerjanya otomatis akan berimbas buruk terhadap dukungan rakyat pada pemerintahan Jokowi," tambah Mustar.

Terpisah Presidium Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) DKI Jakarta, Fendy Mugni, menegaskan bahwa sejauh ini ada sekitar 12 Kementerian yang akan dievaluasi terkait dengan kinerjanya.

"Rinciannya nanti akan disampaikan bersama-sama, namun Kementerian ini dalam penilaian dan respon masyarakat yang kami tampung menjadi titik lemah dari pemerintahan saat ini. Kalau tidak ada pembenahan kami rasa ke depan ini akan menjadi beban bagi Presiden," ujarnya.

Fendy menegaskan bahwa program pemerintah yang terangkum dalam Nawa Cita akan menjadi acuan dasar dari agenda evaluasi tersebut.

Ia menambahkan, dalam situasi politik yang cenderung kerap berubah, maka hal mendasar yang harus dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK adalah memastikan program-program mereka dapat berjalan sempurna. Jika tidak maka hal tersebut akan dengan mudah menjadi konsumsi politik yang mengganggu jalannya pemerintahan.

"Bagi kami, jika memang hasil kinerja para menteri tidak memuaskan maka jalan keluarnya ya reshuffle," papar Fendy.

Menurut Fendy, agenda evaluasi merupakan salah satu amanah Presiden Joko Widodo saat hadir dalam Pertemuan Nasional PENA 98  pada September 2014 di Bali. [ysa]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya