Berita

tony abbott/net

Hukum

Relawan Jokowi: Abbott Ungkit Bantuan Tsunami Tidak Wakili Rakyat Australia

MINGGU, 22 FEBRUARI 2015 | 05:37 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, telah menghina bangsa Indonesia dengan mengaitkan bantuan tsunami 2004 dengan eksekusi terpidana narkoba "duo Bali Nine".

"Kami yakin pendapat Tony Abbott tidak mewakili aspirasi rakyat Australia. Apakah rakyat Australia mendukung kenyataan 50 orang Indonesia setiap hari tewas akibat narkoba?" kata Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP), Sihol Manullang, dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu (21/2).

Sihol mengatakan, rakyat Australia menyumbang korban tsunami dengan alasan kemanusiaan. Maka jika rakyat Australia juga peduli terhadap korban narkoba di Indonesia, seharusnya Australia turut mendukung eksekusi mati bandar narkoba.


"Logika Tony Abbott tidak konsisten. Menyumbang korban tsunami dengan alasan kemanusiaan, kemudian dengan alasan kemanusiaan pula menentang pemberantasan narkoba di Indonesia. Saya yakin, rakyat Australia tidak sependapat dengan Tony Abbott," katanya.

Sementara itu, anggota BaraJP cabang Australia, Brian Hardi, mengatakan, suatu hal perlu diluruskan adalah narkoba "Bali Nine" berasal dari Indonesia yang hendak dibawa ke Australia.

"Jadi, ada yang belum diungkap. Dari mana asal narkoba tersebut?" gugat Brian.

Brian Hardi mengungkapkan, pertanyaan sebagian orang di Australia sekarang ini adalah mengapa hukuman mati tidak langsung dilaksanakan sesudah putusan pengadilan. Mengapa seperti sekarang, mereka sudah menjalani hukuman selama 10 tahun, lalu dieksekusi. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya