Berita

rmol

Senator Bengkulu Desak Izin Lion Air Dicabut

SABTU, 21 FEBRUARI 2015 | 15:14 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan harus segera mencabut izin usaha perusahaan penerbangan Lion Air. Sebab delay besar-besaran terhadap beberapa rute penerbangannya hingga menyebabkan situasi chaos di bandara Soekarno Hatta Tangerang, dan Bandara Kuala Namu Medan, bukan fenomena baru.

"Secara kolektif Komite II DPD RI sudah sepakat untuk kembali memanggil Pak Ignasius Jonan. Kami minta izin usaha Lion Air segera dicabut," kata anggota Komite II DPD RI, Riri Damayanti John Latief, di Bengkulu, beberapa saat yang lalu (21/2).

Ia menjelaskan, secara pribadi, ia telah seringkali melayangkan teguran kepada kepada pihak Kementerian. Sebab, ia mengaku sebagai langganan korban penundaan keberangkatan penerbangan Lion Air.


"Kalau teguran sudah berkali-kali kami sampaikan. Saya kira teguran sudah cukup. Sebelum semakin banyak yang dirugikan, sebaiknya izinnya saja dicabut. Atau Kementerian berani menjamin perusahaan itu mau memperbaiki SOP mereka," imbuhnya.

Ia juga meminta agar pihak Kementerian Perhubungan dapat mendesak maskapai Lion Air untuk memberikan kompensasi bagi ribuan penumpangnya yang jadi korban keterlambatan jadwal tersebut.

"Sekalipun nanti kami meminta agar izinnya dicabut, kompensasi atas keterlambatan jadwal juga harus tetap dibayar. Sanksi tegas semacam ini sangat kita butuhkan agar menjadi pelajaran bagi maspakai-maskapain lainnya," tegasnya, sebagaimana dilansir RMOL Bengkulu.

Protes yang dilakukan oleh penumpang maskapai Lion Air di Bandara Soekarno Hatta juga terjadi di Bengkulu pada Jum'at (20/2). Delay yang terjadi di Bengkulu bahkan terjadi sejak hari Rabu (18/2). Guna mengantisipasi terjadinya kerusahaan, sejumlah aparat kepolisia dari Polisi Sekto Selebar, Kota Bengkulu. [ian/mar/ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Intervensi Jepang Runtuhkan Dominasi Dolar AS

Jumat, 01 Mei 2026 | 08:15

Saham Big Tech Bergerak Beragam, Alphabet dan Amazon Moncer

Jumat, 01 Mei 2026 | 07:58

Mojtaba Khamenei: Tak Ada Tempat bagi AS di Teluk Persia

Jumat, 01 Mei 2026 | 07:36

Harga Emas Melonjak setelah Jepang Intervensi Pasar Mata Uang

Jumat, 01 Mei 2026 | 07:26

STOXX 600 Capai Level 611,28 Saat Sektor Industri Melesat di Atas 1 Persen

Jumat, 01 Mei 2026 | 07:06

Diplomasi Raja Charles III terhadap ‘King’ Trump

Jumat, 01 Mei 2026 | 06:57

Celios: Kita Menolak MBG Dijadikan Alat Politik

Jumat, 01 Mei 2026 | 06:28

Keluarga, Buruh dan Prabowonomics

Jumat, 01 Mei 2026 | 06:02

Pembatalan Unjuk Rasa May Day di DPR Dianggap Warganet ‘Sudah Cair’

Jumat, 01 Mei 2026 | 05:39

Prabowo-Gibran Diselamatkan Beras

Jumat, 01 Mei 2026 | 05:15

Selengkapnya