Berita

PDIP: Tak Ada Lagi Alasan Jokowi Menunda Pelantikan Komjen BG

SENIN, 16 FEBRUARI 2015 | 18:46 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Dengan adanya keputusan praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG), berarti sudah ada dua institusi, yaitu Mabes Polri dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa calon Kapolri itu tidak bermasalah secara hukum.

"Pengadilan Jakarta Selatan menganulir status BG sebagai tersangka. Saya pribadi memohon kepada siapapun, mari kita hormati apapun keputusan pengadilan, mengingat NKRI adalah negara hukum, hukum di atas segala-galanya," kata anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, beberapa saat lalu (Senin, 16/2).

Hasanuddin menyarankan kepada Presiden Joko Widodowi melantik segera Komjen BG sebagai Kapolri sekarang juga setelah status tersangkanya gugur.  


"Penundaan pelantikan BG sebagai Kapolri adalah karena KPK menyatakan BG sebagai tersangka. Sekarang status itu sudah dianulir, jadi tak ada alasan untuk menundanya," ujar TB Hasanuddin.

Apalagi, lanjut Ketua DPD PDIP Jawa Barat ini, Komjen BG sudah dinyatakan lolos dalam fit and proper test di DPR.

"Jangan biarkan situasi dalam ketidakpastian, Polri butuh Kapolri baru," tegasnya. [zul]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya