Berita

presiden joko widodo/net

Politik

SIMALAKAMA JOKOWI

Dunia Persilatan Politik Kita Lagi Bingung...

SABTU, 14 FEBRUARI 2015 | 10:22 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Komisi III DPR RI betul-betul tersandera selama lebih dari satu bulan polemik pencalonan Komjen Budi Gunawan. Presiden Joko Widodo terus menerus menunda keputusannya yang ditunggu-tunggu rakyat.

"Kami betul-betul tersandera selama lebih dari satu bulan. Tiap hari kami lihat berita dan analisa, tapi kami tidak bisa ambil keputusan, dan ini baru terjadi sekarang," ujar politisi Gerindra di Komisi III DPR, Martin Hutabarat, dalam talkshow "Simalakama Jokowi" di Cikini, Jakarta, Sabtu (14/2).

Dia menyesalkan, sistem ketatanegaraan yang semakin demokratis namun membuat pemimpin makin ragu dalam membuat keputusan.   


"Bolanya lebih liar lagi, di partai-partai dan lainnya. Apakah ini pertanda dari demokrasi kita? Apakah karena ini lebih mengentalnya parpol dalam sistem ketatanegaraan kita, atau karena kepemimpinan yang lemah?" ungkap Martin.

Menurut tokoh Partai Gerindra ini, semakin demokrasi maju, di sisi lain pemimpin semakin "mundur" dalam membuat keputusan bila dibandingkan masa-masa sebelumnya. Situasi ini semakin merugikan Kepolisian, KPK, Jokowi dan merugikan bangsa Indonesia.

"Dunia persilatan politik kita juga bingung, kok bisa begitu lama memutuskan hanya untuk satu jabatan. Padahal masih banyak urusan lain yang harus diselesaikan ke depan," kata Martin.

Ditambahkannya, saat ini semua pihak, termasuk para penjudi, tengah memperhatikan ekspresi mimik wajah Presiden Jokowi sebagai sebuah pertanda apakah BG tetap dilantik atau dibatalkan. Baca: Nasib Budi Gunawan Jadi Bahan Perjudian di Mangga Besar [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya