Berita

dwi ria latifa/net

Politik

Tetap Dukung BG, PDIP Tidak Bantah Isu Tarik Dukungan dari Jokowi

Jokowi Jangan Tabrak Konstitusi
SABTU, 14 FEBRUARI 2015 | 09:34 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Dari awal, PDI Perjuangan tetap dengan pesan yang sama ke Presiden Joko Widodo terkait nasib pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

PDIP berharap presiden membuat keputusan yang tidak melanggar konsititusi dan UU, karena dampaknya sangat besar.

Hal ini dikatakan politisi PDIP di DPR RI, Dwi Ria Latifa, dalam talkshow "Simalakama Jokowi" di Cikini, Jakarta, Sabtu (14/2).


Kata dia, komunikasi dengan Jokowi tetap berjalan. Dan, PDIP tidak akan "berbelok-belok". PDIP tetap mendesak Presiden Jokowi segera melantik Budi Gunawan alias BG sebagai Kapolri baru.
 
"Kalau dari awal A, tetap A, tegak lurus kepada pimpinan di partai. Ketika keputusan dibuat PDIP, maka kami akan mendukung itu. Jika banyak gonjang-ganjing menyebut PDIP akan tarik dukungan, presiden akan tinggalkan PDIP, kami tentu tak bisa salahkan jika orang berasumsi seperti itu," katanya.

Lanjutnya, PDIP meminta presiden ambil keputusan yang terbaik di antara yang terburuk. Presiden diminta tidak meninggalkan landasan konstitusi dan hukum.

"Risiko akan diprotes pasti ada, tapi satu hal ketika ambil keputusan tak sesuai konstitusi dan UU berlaku maka dampak politiknya akan cukup riskan. Saya yakin presiden pasti paham betul," tegasnya.

Ditekankannya, negara Indonesia punya sistem ketatanegaraan yang tidak boleh ditabrak-tabrak, termasuk oleh presiden, karena berbahaya untuk negara itu sendiri.

"Presiden jangan melanggar konstitusi dan undang-undang," ucapnya. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya