Berita

ilustrasi/net

Pertahanan

KKP Gandeng NOAA Cetak SDM Bidang Konservasi

JUMAT, 13 FEBRUARI 2015 | 22:52 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sebagai langkah nyata Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merealisasikan target 20 juta hektar kawasan konservasi perairan pada 2020, KKP telah meluncurkan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Perencanaan Pengelolaan Konservasi Perairan pada 2013.

Pengembangan kawasan konservasi perairan tidak hanya bertujuan melestarikan lingkungan perairan dan sumber daya ikan, tetapi juga pengembangan SDM-nya.

Indonesia sedang berupaya mengembangkan kawasan konservasi perairan dengan melibatkan tenaga-tenaga profesional yang harus menerapkan standar-standar kompetensi kerja. Melalui beberapa penelaahan, untuk pengelolaan kawasan tersebut pada 2015 diperlukan tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja khusus bidang konservasi perairan sekitar 2.500 orang.


Dalam mencapai target tersebut, KKP melalui Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) menyelenggarakan pelatihan konservasi kawasan perairan, yang dilaksanakan pada 9-16 Februari 2015 di Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Aertembaga, Bitung, Sulawesi Utara.

"Pengembangan SDM ini dirasa sangat penting, karena mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan, pada dasarnya adalah mengelola SDM-nya, terlebih lagi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015," ujar Kepala BPSDM KP, Suseno Sukoyono, pada pembekalan pelatihan tersebut, Jumat (13/2).

Kegiatan ini merupakan kerja sama BPSDM KP dengan Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI), Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Ditjen KP3K), National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), serta didukung oleh konsorsium Coral Triangle Support Partnership (CTSP) dalam kerangka implementasi program United States Agency for International Development (USAID)-Coral Triangle Initiative (CTI).

Kerja sama tersebut mengembangkan suatu model pelatihan terpadu bagi para pengelola kawasan konservasi perairan atau Capacity Building on Marine Protected Area (MPA). 

Model ini dirancang terintegrasi mulai dari penyiapan kurikulum dan modul-modul pelatihan secara berjenjang dan berstandar, sertifikasi kompetensi bagi para pengelola kawasan konservasi perairan, sampai pada pengembangan jejaring pembelajaran bagi para pengelola, pakar, praktisi, dan pemerhati bidang konservasi perairan di tanah air.

"Tujuan dari kegiatan ini adalah menyiapkan tenaga pengelola kawasan dan fasilitator yang kompeten di bidang  pengelolaan kawasan konservasi perairan bagi pejabat pengelola kawasan dan penyuluh di kawasan konservasi," ujar Suseno.

Kerja sama pelatihan antara BPSDM KP dengan NOAA ini bukanlah hal baru, namun sudah berjalan sejak tahun 2010, yang dilaksanakan di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) pelatihan BPSDM KP atau BPPP di Tegal, Medan, Banyuwangi Bitung, dan Ambon.

Pelatihan kali ini diikuti 20 orang. Para peserta merupakan individu-individu yang dalam tugasnya berperan sebagai mentor untuk pelatihan yang akan datang serta mendukung dan memimpin pelatihan-pelatihan tambahan yang diselenggarakan BPSDM KP.

Bertindak sebagai pelatih adalah dua orang dari NOAA dan beberapa dari Indonesia dari kemitraan Marine Protected Area Government (MPAG). [ald] 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya