Berita

rizal ramli/net

Politik

Rizal Ramli: Perbaiki Tata Kelola Raskin, Bukan Hapus Programnya

JUMAT, 13 FEBRUARI 2015 | 20:39 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Tak banyak orang tahu program beras untuk rakyat miskin (Raskin), yang akan dihapus oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, cikal bakalnya ditanam oleh Rizal Ramli semasa ekonom senior itu menjabat Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog).

Tentang rencana Jokowi-JK menghapus program tersebut, Rizal Ramli memberikan pandangan.

Menurut penasihat ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa ini, program Raskin sebetulnya sangat efektif secara umum di tingkat kabupaten-kabupaten.


"Karena beras dibagi-bagikan oleh kepala-kepala Dukuh, bukan kepala Desa, langsung kepada penduduk sangat miskin dan rakyat berusia tua di Dukuh-Dukuh," kata Rizal kepada redaksi beberapa saat lalu (Jumat malam, 13/2).

Diakuinya, ada banyak "permainan" Raskin di lima kota besar. Raskin tersebut dijual kepada pedagang, dan sebagian besar tidak sampai rakyat miskin. Tetapi menurut Rizal, hal itu bukan alasan untuk menghapus programnya.

"Tapi, yang tidak beres diperbaiki tata kelolanya, bukan sistem yang sudah bagus dihapuskan. Kalau itu dilakukan, betul-betul pemerintah neo-liberal yang tidak pro-rakyat," tegas Rizal.

Mengenai kualitas beras yang dibagikan sering sangat jelek, tambah Rizal, itu lebih disebabkan stock management Bulog yang tidak becus.

"Karena sering impor terus walau tidak diperlukan, sehingga beras bertahun-tahun dalam gudang," jelasnya. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya