Berita

joko widodo/net

Politik

Batalkan BG, Tinggalkan PDIP, "Matematika Politik" Jokowi Cukup Oke

JUMAT, 13 FEBRUARI 2015 | 16:36 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Semakin kuat kabar angin yang menyebut Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kepala Polri.

Jokowi juga disebut telah berkonsultasi dengan Ketua DPR RI yang juga politisi Partai Golkar, Setya Novanto, dan konon keputusan pembatalan BG sepenuhnya didukung Partai Golkar (partai Koalisi Merah Putih).

Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring, Fahmi Hafel, mengatakan, dukungan pembatalan pelantikan Budi Gunawan tentu bukan hal yang bebas dari transaksi ekonomi, politik dan hukum.


"Pembatalan pelantikan Budi Gunawan bisa diartikan sebagai tanda Jokowi mbalelo kepada PDIP serta sinyal kuat akan meninggalkan PDIP partai yang mengusungnya saat Pilpres," kata Fahmi dalam rilis kepada wartawan, Jumat sore (13/2).

Dia menilai "matematika politik" Jokowi cukup akurat karena visi misi Jokowi-JK akan berjalan sesuai program jika sang presiden benar-benar hengkang dari PDIP. Selama ini PDIP selalu memperlakukan Jokowi layaknya petugas partai, bukan pemimpin nomor satu di Indonesia.

Dengan Jokowi meninggalkan PDIP maka akan ada konfigurasi politik baru dengan "bubar jalan" Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Mau tidak mau, parpol KIH pendukung Jokowi seperti PKB, Hanura dan Nasdem bakal kehilangan beberapa kursi di Kabinet Kerja.

"Yang berakibat akan ada reshuffle kabinet besar-besaran. Ini dimungkinan karena parpol di KIH yang lainnya tidak terlalu signifikan untuk mendukung pemerintahan Jokowi," jelas Fahmi. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya