Berita

Irjen Ronny F Sompie/net

Pertahanan

Soal Dugaan Teror, Polri Minta KPK Beri Keterangan yang Benar-benar Jelas

KAMIS, 12 FEBRUARI 2015 | 13:55 WIB | LAPORAN:

Mabes Polri meminta pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya melemparkan isu  ancaman yang diterima karyawan dan penyidiknya ke media massa dan LSM-LSM.

Jika benar ada ancaman, maka itu harus dikoordinasikan sejelas-jelasnya kepada pihak kepolisian agar segera ditindaklanjuti.

Demikian Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Ronny F Sompie, kepada wartawan di Mabes Polri Jakarta, Kamis (12/2).


Ia mengajak pihak KPK untuk menjelaskan sambil duduk satu meja. KPK harus menerangkan ancaman yang dialami orang-orangnya. Sampai saat ini, Polri tidak tahu siap yang diancam, bentuk ancamannya seperti apa dan kapan diancamnya.

"Saya imbau KPK, kalau benar ada ancaman tolong jelaskan secara rinci. Polri siap memberikan pengamanan. Asal diberitahu siapa yang diancam, di mana ancamannya, bentuknya apa," tegas Ronny.

Masih kata Ronny, karena KPK tidak aktif memberikan penjelasan, pihak Mabes Polri telah memerintahkan Polda untuk "jemput bola" dan lakukan koordinasi.

Ditekankan Ronny bahwa Polri siap memberikan bantuan pengamanan bagi KPK. Namun, meskipun mengabarkan ke mana-mana ada ancaman yang mengintai, tetap saja KPK belum meminta pengamanan.

"Nanti yang diminta pengamanannya seperti apa. Apakah seperti patroli, apakah pengamanan seluruh anggota KPK, apakah pengamanan itu perlu diketahui semua orang, berapa orang yang perlu tahu?" ujarnya.

Ronny mengatakan, Polri sedikit khawatir bila terlalu aktif melakukan pengamanan terhadap pihak KPK malah dituding dengan macam-macam isu negatif, misalnya Polri dianggap akan menggeledah atau menangkapi orang KPK. Isu-isu ini biasanya langsung "dimakan" mentah-mentah oleh media.

"Nanti malah kami yang dianggap malah mengancam," singkatnya. [ald]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya