Pengajuan anggaran tambahan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 menjadi total Rp 10,4 triliun belum mendapat persetujuan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Menanggapi hal itu Mendes PDT Transmigrasi Marwan Jafar tetap optimis Banggar DPR pada akhirnya akan menyetujui pengajuan anggaran kementeriannya.
"Ini masih ada waktu sehari sampai besok maksimal keputusannya, barangkali teman-teman di Banggar masih bisa mengusahakan pengajuan kita," katanya usai rapat dengan Komisi V, di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Rabu, 11/2).
Dijelaskan Menteri Marwan, bahwa anggaran yang diputuskan Banggar saat ini belum bisa membuat kementeriannya memetakan masalah desa-desa tertinggal secara maksimal. Lantaran menurutnya, anggaran besar yang ia ajukan disusun sesuai instruksi Presiden Jokowi yang ingin mengentaskan desa tertinggal.
"Ya cuman ini belum sesuai dengan harapan kita secara maksimal, karena kita masih ingin untuk membereskan desa-desa yang sangat tertinggal
terutama di daerah perbatasan yang mesti kita genjot. Itu kan sesuai instruksi presiden," ujarnya.
Politisi PKB itu mengatakan, selama ini Komisi V DPR mendukung penuh pengajuan anggaran yang diajukan pihaknya. Yakni dengan disetujuinya penambahan anggaran dengan total RP 10,4 triliun dan diserahkan ke Banggar.
"Selama ini Komisi V apresiasi dan mendukung penuh kita. Masih ada waktu kalau hari ini temen-teman Banggar bisa memberikan kesempatan untuk menambah anggaran kita besok bisa raker lagi dengan komisi V kalau
ada tambahan," beber dia.
Selain itu Marwan berharap, Menkeu bisa mendorong Banggar, agar pengajuan penambahan anggaran pihaknya bisa diterima oleh Banggar.
"Tapi Menkeu harus
all out. Sebetulnya saya sudah komunikasi dengan Kememnkeu saya minta untuk khususnya desa-desa tertinggal jadi prioritas, karena arahan presiden seperti itu untuk memperjuangkan daerah tertinggal," tandasnya.
[zul]
