Musim dan tahun terus berganti, tetapi banjir selalu menjadi masalah yang tidak pernah selesai di DKI Jakarta.
Seolah banjir jadi rutinitas yang selalu jadi bahan keluhan, perdebatan bahkan makian. Padahal semua tahu ancaman banjir selalu menghantui setiap tahun dan target solusinya juga sudah terang benderang. Lalu kenapa banjir tidak pernah bisa hilang dari bumi Jakarta?
Bicara banjir, kita ingat juga dulu, pernyataan Joko Widodo semasa masih menjabat Walikota Solo (Selasa, 28 Juni 2011).
Kala itu, Jokowi termasuk bakal calon yang akan diusung PDI Perjuangan pada pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2012.
Menurutnya dua masalah utama Jakarta, kemacetan lalu lintas dan banjir, akan mudah diselesaikan dengan dua syarat. Pertama, adanya kemauan untuk menggunakan anggaran pemprov DKI Jakarta mengatasi hal tersebut. Makanya dibutuhkan skill dalam manajemen anggaran.
Syarat kedua, ungkapnya, dalam pengerjaan mengatasi macet dan banjir tersebut tidak diboncengi oleh kepentingan lainnya. Bila dua hal di atas terpenuhi, dia yakin, persoalan macet dan banjir yang selama ini menjadi momok yang menakutkan bagi warga Ibukota bisa teratasi.
Namun, sekitar dua tahun masa kerjanya sebagai Gubernur DKI pun masalah banjir tak menemukan solusi yang konkret. Pada saat ia menjabat, Jakarta kembali terendam seperti sebelumnya. Bedanya, Jokowi berani "nyebur" ke genangan air, tak seperti pendahulunya. Satu hal yang mengesankan warga Jakarta kala itu hingga bisa meredam kekecewaan.
Jokowi punya dalih. Ia mengatakan, permasalahan kemacetan dan banjir di Jakarta akan mudah teratasi jika dia menjadi presiden. Menurut dia, seorang presiden akan mudah mengatur dan memerintahkan kepala daerah di kawasan Jabodetabek untuk bekerja sama.
Sekarang Jokowi sudah menjadi presiden, sejak Oktober 2014. Tapi, ternyata, seolah banjir tidak terima dijadikan bahan kampamye. Sampai hari ketiga ini Presiden dan Pemprov DKI Jakarta seolah tidak berdaya menahan kepungan air.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang menggantikan Jokowi. Dengan gaya ceplas ceplos khasnya, bekas politisi Gerindra yang biasa disapa Ahok itu main tunjuk sana-sini. Sejak awal Ahok menyebut warga miskin yang hidup di bantaran sungai menjadi salah satu penghambat penanganan banjir.
Ahok juga menuding PLN mematikan listrik sehingga 12 pompa air di Waduk Pluit tidak bekerja maksimal. Hanya dua yang menyala, sementara sisanya mati. Akibatnya, menurut Ahok, pompa tidak bisa menanggulangi luapan air yang banyak.
Meski begitu, ada sikap yang patut diacungi jempol. Kemarin, setidaknya Ahok sudah meminta maaf kepada warga Ibu Kota karena banyak pemukiman masih terendam banjir. Khususnya di wilayah barat dan timur Jakarta.
Warga masyarakat juga sudah seharusnya sadar bahwa penyelesaian masalah banjir tak akan bisa diatasi sendirian oleh pemerintah. Gaya hidup peduli lingkungan juga harus jadi pegangan. Terutama, membuang sampah harus pada tempat yang sudah disediakan. Karena kenyataannya, sanksi berupa denda dan ancaman penjara tidak membuat warga gentar untuk melanggar aturan.
Melihat banjir jadi masalah yang tidak pernah selesai, harus ada pihak yang paling bertanggung jawab. Harus ada yang berani untuk mengambil tanggung jawab paling besar untuk mengatasinya agar tidak ada istilah saling menunggu dan saling menyalahkan.
Kantor Berita Politik RMOL membuka jajak pendapat yang mengangkat persoalan utama rakyat Jakarta ini. Pertanyaannya, "menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab dalam masalah banjir DKI Jakarta?".
Kami sediakan tiga opsi jawaban. Presiden Joko Widodo (Jokowi); Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama alias Ahok; atau masyarakat Jakarta?
Pembaca silakan memilih. Perlu disampaikan, poling ini tidak mengikuti kaidah akademis, menggunakan metode one IP one vote, artinya tidak mencerminkan sikap seluruh rakyat Indonesia.
[ald]
