Berita

fuad bawazier/net

Politik

Fuad: Kasihan Jokowi Kerepotan Membayar Tagihan dari Sponsor

SELASA, 10 FEBRUARI 2015 | 11:24 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Berbagai kebijakan Presiden Joko Widodo belakangan ini terlihat janggal. Bisa dipastikan itu merupakan konsekuensi memenuhi keinginan para "sponsor"-nya ketika pemenangan Pilpres 2014.

"Kasihan Jokowi yang kini terpaksa harus melakukan kejanggalan-kejanggalan dan kerepotan-kerepotan membayar tagihan-tagihan para sponsor atau 'majikan-majikannya' melalui berbagai kebijakan," kata politisi senior, Fuad Bawazier, kepada redaksi, Selasa (10/2).

Menurut Fuad, beberapa kebijakan janggal bisa dilihat antara lain dari penunjukan Jaksa Agung dari kalangan politisi (Nasdem), mengangkat Menko Polhukam yang tidak mumpuni, penunjukan calon Kapolri yang menghebohkan karena melahirkan konflik Polri-KPK. Bahkan, pemerintahannya nekat melanggar aturan negara.


"Jokowi melanggar UU Minerba karena mengizinkan Freeport untuk ekspor mineral mentah, padahal dalam UU ada larangan tegas. Apalagi yang diberi dispensasi justru perusahaan asing," terang Fuad.

Sebelumnya, Jokowi terindikasi melanggar UU Migas dalam kebijakan melepas harga BBM sesuai keinginan pasar.

"Jokowi juga telah melanggar UU Migas dan putusan MK karena membiarkan harga BBM sesuai harga pasar," katanya.

Sekarang ini, kejanggalan terbaru lainnya ketika sang presiden terbang ke Malaysia menghadiri penandatangan MoU perusahaan milik Hendropriyono dengan perusahaan milik Mahathir Mohammad, Proton, untuk rencana industri mobil nasional (mobnas).

"Padahal, urusan pertemanan tidak seharusnya dilakukan dengan biaya perjalanan negara," tambahnya.

Dalam pandangan Fuad, daripada menandatangani MoU dengan Proton, lebih baik Jokowi mendirikan BUMN untuk mewujudkan mobnas sesuai janjinya sebelum jadi presiden. Nantinya, produk-produk awal mobnas bisa dibeli pemerintah jika belum laku di pasaran.

Namun di samping beberapa kejanggalan, menurut Fuad, ada pula beberapa kebijakan positif yang harus dibanggakan. Seperti ketegasan Jokowi menghukum mati terpidana gembong narkoba dan menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan di Indonesia.

Mantan menteri keuangan era Orde Baru ini berpesan kepada Jokowi agar berani mengatakan tidak pada "tukang tagih"-nya dan mengikuti aspirasi publik.

"Jangan takut, rakyat akan terus mendukungmu selama pro rakyat," tegas Fuad. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya