Berita

Mantan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy/net

Dunia

Krimea Tidak Bisa Disalahkan Karena Gabung dengan Rusia

MINGGU, 08 FEBRUARI 2015 | 15:41 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Penduduk di Semenanjung Ukraina tidak bisa disalahkan karena bergabung dengan Federasi Rusia.

Begitu kata mantan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy dalam kongres partainya, Popular Movement Party (UMP) di Paris pada Sabtu (7/2).

Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa penduduk Krimea telah memilih sendiri untuk bergabung dengan Rusia melalui referendum yang digelar Maret 2014 lalu. Referendum itu sendiri digelar ketika Ukraina tengah dilanda krisis politik menyusul pelengseran Presiden Ukraina Viktor Yanukovych dan pembentukkan pemerintahan baru yang didukung oleh negara-negara Barat.


"Krimea telah memilih Rusia dan kita tidak bisa menyalahkannya telah melakukan itu, kata Sarkozy.

"Kita perlu menemukan makna untuk menciptakan sebuah pasukan penjaga perdamaian untuk melindungi pendudukan berbahasa Rusia di Ukraina," sambungnya.

Sarkozy menyebut harapannya agar Ukraina tidak bergabung dengan Uni Eropa dalam waktu dekat.

"Ukraina harus menjaga perannya sebagai jembatan antara Eropa dan Rusia," tambah Sarkozy seperti dimuat Press TV.

Diketahui, Krimea semula merupakan bagian dari Ukraina di mana mayoritas penduduknya berbahasa Rusia.

Krimea telah mendeklarasikan diri untuk bergabung dengan Rusia pada tanggal 17 Maret 2014. Langkah itu diambil menyusul referendum yang digelar sehari sebelumnya. Dalam referendum itu didapati bahwa 96,8 persen partisipan memilih mendukung pemisahan diri tersebut. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya