Berita

ilustrasi/net

Nusantara

Ini Tujuan Dibentuknya Tim Pendamping untuk Desa di Perbatasan

MINGGU, 08 FEBRUARI 2015 | 00:35 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Program "Save Village" yang menjadi salah satu program prioritas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan segera diimplementasikan.

Menteri Desa, Marwan Jafar, mengatakan, selain penguatan infrastruktur, pihaknya juga akan ada memberikan pendampingan yang intensif untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme masyarakat daerah perbatasan.

"Pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan penting, tapi juga harus dibarengi dengan pendidikan untuk menanamkan jiwa nasionalisme di masyarakat perbatasan," ujar Marwan, kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (7/2).


Menurut Marwan, mengatasi persoalan desa di perbatasan harus komprehensif. Selain mengalami ketimpangan ekonomi, masyarakat di daerah perbatasan selalu merasa inferior secara mental jika menghadapi warga negara asing.

"Kondisinya memang memprihatinkan, karena itu penyelesaiannya harus komprehensif. Mulai pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan pembinaan masyarakat harus intens dilakukan," terangnya.

Karena itu, lanjut Marwan, Kementerian Desa akan mempersiapkan tim pendamping desa daerah perbatasan yang memiliki keahlian di beberapa bidang untuk melakukan pendampingan secara intensif.

"Dengan pendampingan tersebut akan bisa memantau secara kontinu perkembangan dan kebutuhan masyarakat desa daerah perbatasan. Makanya memang harus live in (tinggal) di daerah perbatasan. Ini penting untuk memantau dan mengawasi kebutuhan desa di daerah perbatasan dengan cepat dan tepat," katanya.

Menteri Marwan mengaku sudah membentuk tim untuk menganalisis beberapa persoalan dan merumuskan solusi untuk desa di daerah perbatasan. Dari analisis yang dilakukan, Marwan akan melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga terkait untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan di desa daerah perbatasan.

"Karena Kementerian desa tidak mungkin bisa bekerja sendiri, perlu ada sinergi dengan beberapa lembaga dan badan yang khusus menangani daerah perbatasan seperti BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan)," imbuhnya. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya