Berita

Khofifah Indar Parawansa

Politik

Mensos: Warga Miskin Produktif akan Diberi UEP dan KUBE

SABTU, 07 FEBRUARI 2015 | 22:44 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pemberdayaan warga miskin melalui program kartu sakti mlalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bertujuan agar warga bisa mandiri.

"Melalui kartu sakti tersebut, warga miskin segera mandiri dan keluar dari kemiskinan," kata Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, dalam Penutupan Rakernas Muslimat NU di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (7/2).

Bagi warga miskin yang masih produktif, Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan program untuk mendorong mandiri secara ekonomi dengan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).


"Paket bantuan UEP dan KUBE dipersiapkan agar warga miskin segera mandiri secara ekonomi," terangnya.

Warga miskin yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (rutilahu) akan disiapkan program rehabilitasi rumah agar menjadi layak huni. Sementara untuk program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dialihkan menjadi KIS.

Pada kondisi tertentu, bisa terjadi penerima UEP dan KUBE juga masuk dalam daftar KKS dan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan penerima KKS bisa mendapatkan bantuan rutilahu.

Besaran bantuan per bulan KIS Rp 19.250, KIP tingkat SD Rp 450 ribu, SMP Rp 750 ribu dan SMA Rp 1 juta. Untuk KKS Rp 200 ribu, tetapi tidak setiap bulan diberikan. Artinya, pada bulan tertentu saja.

"Dengan terintegrasi berbagai program pemberdayaan sosial, maka diharapkan warga miskin menjadi siap mandiri, sekaligus keluar dari kondisi kurang mampu," katanya.

Pemberdayaan juga termasuk untuk 1,7 juta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS terdiri dari lanjut usia terlantar, anak terlantar, gelandangan pengemis dan penyandang disabilitas miskin.

"Awal November lalu, kami undang Dinas Sosial (Dinsos) tingkat provinsi dan kabupaten/kota, organisasi sosial (orsos) tingkat pusat, untuk mengkonsolidasikan penanganan sosial, serta mengirim CD yang berisi data masing-masing wilayah dan dikirim ke pusat," katanya lagi. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya