Pemberdayaan warga miskin melalui program kartu sakti mlalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bertujuan agar warga bisa mandiri.
"Melalui kartu sakti tersebut, warga miskin segera mandiri dan keluar dari kemiskinan," kata Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, dalam Penutupan Rakernas Muslimat NU di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (7/2).
Bagi warga miskin yang masih produktif, Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan program untuk mendorong mandiri secara ekonomi dengan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
"Paket bantuan UEP dan KUBE dipersiapkan agar warga miskin segera mandiri secara ekonomi," terangnya.
Warga miskin yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (rutilahu) akan disiapkan program rehabilitasi rumah agar menjadi layak huni. Sementara untuk program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dialihkan menjadi KIS.
Pada kondisi tertentu, bisa terjadi penerima UEP dan KUBE juga masuk dalam daftar KKS dan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan penerima KKS bisa mendapatkan bantuan rutilahu.
Besaran bantuan per bulan KIS Rp 19.250, KIP tingkat SD Rp 450 ribu, SMP Rp 750 ribu dan SMA Rp 1 juta. Untuk KKS Rp 200 ribu, tetapi tidak setiap bulan diberikan. Artinya, pada bulan tertentu saja.
"Dengan terintegrasi berbagai program pemberdayaan sosial, maka diharapkan warga miskin menjadi siap mandiri, sekaligus keluar dari kondisi kurang mampu," katanya.
Pemberdayaan juga termasuk untuk 1,7 juta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS terdiri dari lanjut usia terlantar, anak terlantar, gelandangan pengemis dan penyandang disabilitas miskin.
"Awal November lalu, kami undang Dinas Sosial (Dinsos) tingkat provinsi dan kabupaten/kota, organisasi sosial (orsos) tingkat pusat, untuk mengkonsolidasikan penanganan sosial, serta mengirim CD yang berisi data masing-masing wilayah dan dikirim ke pusat," katanya lagi.
[ald]
