Berita

Khofifah Indar Parawansa

Politik

Mensos: Warga Miskin Produktif akan Diberi UEP dan KUBE

SABTU, 07 FEBRUARI 2015 | 22:44 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pemberdayaan warga miskin melalui program kartu sakti mlalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bertujuan agar warga bisa mandiri.

"Melalui kartu sakti tersebut, warga miskin segera mandiri dan keluar dari kemiskinan," kata Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, dalam Penutupan Rakernas Muslimat NU di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (7/2).

Bagi warga miskin yang masih produktif, Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan program untuk mendorong mandiri secara ekonomi dengan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).


"Paket bantuan UEP dan KUBE dipersiapkan agar warga miskin segera mandiri secara ekonomi," terangnya.

Warga miskin yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (rutilahu) akan disiapkan program rehabilitasi rumah agar menjadi layak huni. Sementara untuk program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dialihkan menjadi KIS.

Pada kondisi tertentu, bisa terjadi penerima UEP dan KUBE juga masuk dalam daftar KKS dan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan penerima KKS bisa mendapatkan bantuan rutilahu.

Besaran bantuan per bulan KIS Rp 19.250, KIP tingkat SD Rp 450 ribu, SMP Rp 750 ribu dan SMA Rp 1 juta. Untuk KKS Rp 200 ribu, tetapi tidak setiap bulan diberikan. Artinya, pada bulan tertentu saja.

"Dengan terintegrasi berbagai program pemberdayaan sosial, maka diharapkan warga miskin menjadi siap mandiri, sekaligus keluar dari kondisi kurang mampu," katanya.

Pemberdayaan juga termasuk untuk 1,7 juta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS terdiri dari lanjut usia terlantar, anak terlantar, gelandangan pengemis dan penyandang disabilitas miskin.

"Awal November lalu, kami undang Dinas Sosial (Dinsos) tingkat provinsi dan kabupaten/kota, organisasi sosial (orsos) tingkat pusat, untuk mengkonsolidasikan penanganan sosial, serta mengirim CD yang berisi data masing-masing wilayah dan dikirim ke pusat," katanya lagi. [ald]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Ambang Batas Parlemen Moderat Cukup 2,5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 20:04

Eks Kepala PPATK: Demutualisasi BEI Kebutuhan Mendesak, Faktor Pertemanan Permudah Penyimpangan

Senin, 02 Februari 2026 | 19:50

Ribuan Warga Kawanua Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan Nuansa Budaya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Catat! Ini 9 Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2026 dan Besaran Dendanya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Prabowo Terima Dirut Garuda dan Petinggi Embraer di Istana, Bahas Apa?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:41

Menkeu Purbaya Singgung Saham Gorengan Saat IHSG Anjlok, Apa Itu?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:29

Alur Setoran Kades dan Camat ke Sudewo Ditelisik KPK

Senin, 02 Februari 2026 | 19:23

Horor Sejarah Era Jim Crow

Senin, 02 Februari 2026 | 19:14

10 Surat Tanah yang Tidak Berlaku Lagi mulai Februari 2026

Senin, 02 Februari 2026 | 19:12

5 Takjil Khas Daerah Indonesia Paling Legendaris

Senin, 02 Februari 2026 | 18:53

Selengkapnya