Berita

Khofifah Indar Parawansa

Politik

Mensos: Warga Miskin Produktif akan Diberi UEP dan KUBE

SABTU, 07 FEBRUARI 2015 | 22:44 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pemberdayaan warga miskin melalui program kartu sakti mlalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bertujuan agar warga bisa mandiri.

"Melalui kartu sakti tersebut, warga miskin segera mandiri dan keluar dari kemiskinan," kata Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, dalam Penutupan Rakernas Muslimat NU di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (7/2).

Bagi warga miskin yang masih produktif, Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan program untuk mendorong mandiri secara ekonomi dengan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).


"Paket bantuan UEP dan KUBE dipersiapkan agar warga miskin segera mandiri secara ekonomi," terangnya.

Warga miskin yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (rutilahu) akan disiapkan program rehabilitasi rumah agar menjadi layak huni. Sementara untuk program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dialihkan menjadi KIS.

Pada kondisi tertentu, bisa terjadi penerima UEP dan KUBE juga masuk dalam daftar KKS dan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan penerima KKS bisa mendapatkan bantuan rutilahu.

Besaran bantuan per bulan KIS Rp 19.250, KIP tingkat SD Rp 450 ribu, SMP Rp 750 ribu dan SMA Rp 1 juta. Untuk KKS Rp 200 ribu, tetapi tidak setiap bulan diberikan. Artinya, pada bulan tertentu saja.

"Dengan terintegrasi berbagai program pemberdayaan sosial, maka diharapkan warga miskin menjadi siap mandiri, sekaligus keluar dari kondisi kurang mampu," katanya.

Pemberdayaan juga termasuk untuk 1,7 juta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS terdiri dari lanjut usia terlantar, anak terlantar, gelandangan pengemis dan penyandang disabilitas miskin.

"Awal November lalu, kami undang Dinas Sosial (Dinsos) tingkat provinsi dan kabupaten/kota, organisasi sosial (orsos) tingkat pusat, untuk mengkonsolidasikan penanganan sosial, serta mengirim CD yang berisi data masing-masing wilayah dan dikirim ke pusat," katanya lagi. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

UPDATE

Harga Minyak Dunia Merangkak Naik ke 93 Dolar AS

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:17

TransNusa dan Tourism Malaysia Ajak Media Eksplorasi Penang, Perlis hingga Langkawi

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:57

Rupiah Perpanjang Tren Positif di Jumat Pagi

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:51

Strategi Mendapatkan Libur Panjang Saat Peringatan Maulid Nabi 2026

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:46

OTT Rektor Unsoed, KPK Tangkap 14 Orang dan Amankan Uang Ratusan Juta

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:35

IHSG Naik ke 6.526,30, Saham Mayoritas Menguat

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:20

Salah Paham tentang Kembali ke UUD 1945

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:06

Kebutuhan Pangan Pengungsi NTT Dipastikan Terpenuhi, Stok Beras 39 Ribu Ton

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:00

Bursa Asia Merah Tergusur Sentimen Wall Street

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:58

Terjaring OTT KPK, Rektor Unsoed Diduga Terkait Korupsi PMB

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:49

Selengkapnya